Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Joseph Osdar
Kolumnis

Mantan wartawan harian Kompas. Kolumnis 

Pesan Megawati kepada Presiden Joko Widodo Lima Tahun Lalu

Kompas.com - 24/11/2020, 12:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

“Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Joko Widodo adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Konsepsi ini adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu tergantung dengan bangsa lain.”

Demikian pesan Presiden RI ke-5 dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pengantar buku Gubernur dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Olly Dondokambey berjudul Membumikan Trisakti Melalui Nawacita.

Buku itu ditulis 16 September 2015, lima tahun lalu atau hampir satu tahun setelah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (waktu itu) Jusuf Kalla serta kabinet Kerja memerintah negeri ini.

Dalam pesannya lima tahun lalu itu, Megawati mengingatkan agar pemerintahan Joko Widodo menciptakan kemandirian bidang ekonomi dan mencegah jangan sampai terjadi krisis kedaulatan bidang pangan.

Dalam bukunya berjudul Tetap Waras Jangan Ngeres-Politik Bernegara di Masa Pandemi yang diluncurkan Selasa 10 November 2020, dua pekan lalu, Ketua Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menegaskan tentang perlunya mewaspadai tentang ketersediaan bahan pangan oleh pemerintah.

Peringatan dari Mega dan Bamsoet ini nampaknya bukan hal enteng di saat pagebluk virus Corona ini.

“Belum lama ini, Presiden sendiri mengungkapkan terjadinya defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi. Kalau hal ini harus disuarakan langsung oleh Presiden, tentu karena para pembantu presiden dan kepala daerah terlambat menangani persoalan,” ujar Bamsoet.

“Krisis kesehatan dan krisis ekonomi dalam waktu bersamaan tidak boleh terjadi,” kata Bamsoet di bagian lain dalam bukunya.

Kita kembali ke pesan Megawati. Menurut Megawati, secara konseptual Joko Widodo sudah mewadahi konsep Trisakti Soekarno lewat Namawacita.

Persoalannya, menurut Megawati, realisasinya masih harus dan terus menerus berproses. Kita jangan patah arang dan patah semangat, perubahan itu tidak harus datang dalam semalam atau sekejap, tetapi butuh proses panjang. Di sana-sini masih banyak ketimpangan yang meleset dari nilai-nilai Trisakti.

Ajaran Tri Sakti Bung Karno, kata Mega, adalah, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dikatakan, Presiden RI Joko Widodo, misalnya, menjadikan nukleus dari ajaran Trisakti Soekarno sebagai “tulang punggung“ dari program kebijakan yang dirancangnya sejak Pilpres 2014.

“Kita tahu, Nawacita Joko Widodo merupakan penjabaran dari Trisakti itu sendiri. Nawacita adalah turunan langsung dari konsep Trisakti Soekarno. Kita tahu pula, Nawacita yang merujuk utuh pada Trisakti, meningkatkan elektabilitas Joko Widodo saat itu,“ kata Megawati.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com