Dirut BOPLBF: Tak Ada Rencana Pemindahan Desa, Warga Komodo Tetap di Pulau Komodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) Shana Fatina menegaskan, tidak ada rencana memindahkan desa atau kampung masyarakat di Pulau Komodo untuk pengembangan kawasan wisata di Taman Nasional (TN) Komodo.

"Terkait pemindahan. Saya pikir tidak ada lagi di sana untuk pemindahan desa Komodo untuk dijauhkan dari kawasannya. Saya pikir sejauh ini tidak ada rencana itu," kata Shana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI, Senin (23/11/2020).

Sebaliknya, kata dia, saat ini pemerintah tengah merencanakan untuk mendesain desa adat sebagai salah satu unggulan wisata di TN Komodo.

Baca juga: Pimpinan Komisi IV: Pembangunan Taman Nasional Tak Boleh Bertentangan dengan Keinginan Komodo

Ia mengatakan, desa adat di Pulau Komodo akan dibuat sebagai pilihan alternatif aktivitas wisata selain melihat komodo.

Adapun desa akan dikelola langsung oleh masyarakat setempat. 

"Bahkan yang didesain ke depan adalah bagaimana wisata desa yang dikelola oleh masyarakat desa itu menjadi keunggulan dari berwisata ke TN Komodo. Tidak cuma lihat komodo, tapi juga bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat setempat," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengingatkan, pembangunan kawasan wisata alam di Taman Nasional (TN) Komodo tidak boleh menyingkirkan penduduk setempat atau lokal.

"Ini hal yang harus jadi pokok perhatian utama, jangan sampai pengembangan pembangunan, pengembangan potensi wisata menyingkirkan penduduk setempat," kata Dedi saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan akademisi, Senin.

Adapun bahasan pada rapat tersebut mengenai Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga: Anggota Komisi IV: Pembangunan Kawasan Wisata TN Komodo Tidak Diperlukan

Menurut Dedi, pengelolaan taman wisata biasanya akan dilakukan oleh pihak swasta.

Di satu sisi, hal itu baik untuk mendorong wisatawan hadir karena adanya penyematan kata "premium" di dalam rencana pengembangan wisata di Labuan Bajo termasuk TN Komodo.

Namun, di sisi lain, dampak dari rencana pengembangan itu berpotensi merugikan masyarakat, seperti hilangnya akses ekonomi.

"Akses untuk berjualan, karena kan kelasnya premium. Masyarakat lokal belum tentu bisa memahami selera dari seluruh produk lokal di situ untuk dijual ke kaum premium," ujar dia. 

"Karena kan kalau sudah berubah jadi swasta, itu lapak jadi mahal," kata dia.