Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pencegahan Pelanggaran Protokol Kesehatan Harus Tegas

Kompas.com - 23/11/2020, 10:56 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para pemangku kepentingan waspada terhadap potensi pandemi Covid-19 gelombang kedua.

Komite dan Satgas Penanganan Covid-19 serta para gubernur diminta mengatur betul "gas dan rem" dalam penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Jokowi Bahas Libur Panjang Desember pada Rapat Kabinet

"Saya minta sekali lagi, Komite, Satgas, para gubernur untuk tetap waspada," kata Jokowi dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Jadi strategi yang sejak awal kita sampaikan, rem dan gas itu betul-betul diatur betul. Jangan sampai kendor dan juga memunculkan risiko, memunculkan gelombang yang kedua. Ini yang bisa membuat kita set back mundur lagi," tuturnya.

Untuk mencegah terjadinya pandemi Covid-19, kata Jokowi, disiplin protokol kesehatan harus diterapkan. Kegiatan yang berpotensi melanggar protokol pun harus dicegah sejak dini.

"Karena itu langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan, lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin," ujarnya.

Jokowi menyampaikan, per 22 November 2020, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia sebesar 12,78 persen. Angka ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 28,41 persen.

Kemudian, angka rata-rata pasien yang sembuh dari Covid-19 mencapai 84,03 persen. Tren ini disebut membaik lantaran angka kesembuhan dunia mencapai 69,20 persen.

Baca juga: Rapat Terbatas, Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

Di bidang ekonomi, Jokowi kembali menyampaikan, terjadi tren positif lantaran pertumbuhan ekonomi kuartal ke-3 tahun 2020 mencapai minus 3,49 persen. Sebelumnya, di kuartal ke-2, pertumbuhan ekonomi tercatat minus 5,32 persen.

Oleh karenanya, para pemangku kepentingan diminta seimbang dalam mengatur penanganan pandemi di sektor kesehatan dan ekonomi, agar ke depan hasilnya semakin baik.

"Saya melihat hasilnya mulai kelihatan terutama dalam pengendalian baik Covid maupun ekonomi," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com