Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akses Vaksin Covid-19 Dibahas di KTT G20, Menkeu: Perlu Dukungan Lembaga Multilateral

Kompas.com - 22/11/2020, 11:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan atas vaksin Covid-19 menjadi salah satu tema yang dibahas di dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2020 yang digelar secara virtual.

Menurut dia, tingginya biaya untuk memperoleh vaksin, menjadi tantangan tersendiri terutama bagi negara-negara berkembang. Di sisi lain, vaksin diperlukan untuk membantu proses pemulihan kondisi perekonomian yang terpuruk akibat pandemi.

"Pembiayaan vaksin Covid-19 yang memakan resources sangat besar dalam hal ini dibahas mengenai bagaimana negara-negara terutama negara berkembang bisa mendapatkan akses vaksin," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KTT, Sabtu (21/11/2020) malam.

Oleh karena itu, ia menekankan, penting untuk memastikan bahwa seluruh negara dapat mengakses keberadaan vaksin tersebut. Dalam hal ini, diperlukan peranan lembaga-lembaga multilateral untuk mendukung upaya tersebut.

Baca juga: Di KTT G20, Indonesia Tekankan Pentingnya Dukungan Kebijakan Perekonomian Atasi Dampak Pandemi

Lembaga itu, kata Sri Mulyani, diharapkan dapat mendukung pendanaan negara-negara berkembang atau negara miskin agar memperoleh vaksin Covid-19. Dengan adanya akses itu, diharapkan perekonomian yang terdampak selama pandemi bisa segera pulih.

"Akses vaksin penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai semua negara mendapatkan akses vaksin tersebut," kata dia.

Adapun KTT G20 kali ini diketuai oleh Arab Saudi yang mengambil tema Realizing Opportunities of the 21 Century for All dan diselenggarakan selama dua hari secara virtual.

Pada hari pertama,pembahasan difokuskan bagaimana upaya mengatasi pandemi dan memulihkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

Kemudian pada hari kedua yang digelar pada Minggu (22/11/2020) malam akan membahas tentang membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com