Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat Jelang Hari H Pilkada 2020

Kompas.com - 21/11/2020, 12:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, tampak ada tren peningkatan pelaksanaan kampanye pilkada secara tatap muka.

Secara rata-rata, Bawaslu mencatat ribuan hingga belasan ribu kegiatan kampanye tatap muka setiap 10 hari.

Afif menyebut, pihaknya memang mencatat hasil pemantauan dalam jangka waktu 10 harian.

"Pada 10 hari pertama, kami catat 9.189 tatap muka, lalu 10 hari kedua tercatat lebih dari 16.000 kampanye tatap muka, pada 10 hari ketiga ada 13.000lebih kampanye tatap kuka, " ujar Afif dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kampanye Pilkada 2020" yang digelar secara daring, Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Bawaslu-Polri Diminta Perkuat Koordinasi Cegah Kerumunan saat Kampanye Pilkada

"Pada 10 hari keempat, ada 16.000 kampanye tatap muka, 10 hari kelima bahkan tatap muka mencapai 17.000," lanjutnya.

Selain itu, setiap 10 hari sekali Bawaslu mencatat hingga 300 kali pembubaran kampanye tatap muka.

Kondisi ini, kata Afif, cukup menarik karena ternyata pandemi Covid-19 belum mendorong paslon menggelar kampanye secara daring.

"Memang, kampanye langsung atau offline masih diperbolehkan. Hanya saja, bagaimana melakukannya harus sesuai protokol kesehatan," tutur Afif.

Dia pun mengingatkan bahwa dua pekan mendatang merupakan masa-masa terakhir kampanye Pilkada 2020.

Baca juga: Kampanye Tinggal Beberapa Hari, KPU: Tolong Pastikan Penerapan Protokol Covid-19

Merujuk data kampanye tatap muka pada pekan kelima sebanyak 17.000 kejadian, Bawaslu memprediksi kegiatan tatap muka akan semakin banyak dilakukan paslon.

Sebab, masa-masa terakhir biasanya dimanfaatkan paslon untuk memaksimalkan kampanye.

"Prediksi saya, hari-hari terakhir ini semakin banyak pertemuan-pertemuan dan rapat umum. Akan tetapi, rapat umum kan tidak diperbolehkan selama pandemi," kata Afif.

"Sehingga ada kemungkinan paslon akan memodifikasi rapat umum menjadi bentuk pertemuan lain," lanjutnya.

Baca juga: Bawaslu Temukan 105 Pelanggaran Jadwal Iklan Kampanye Pilkada

Bawaslu sendiri akan memperketat pengawasan dengan membatasi orang yang hadir dan membubarkan kerumunan.

"Kalau ada kerumunan, kami ingatkan, saat satu jam tak juga bubar, kami dan polisi serta satpol PP membubarkan," tambah Afif.

Pilkada 2020 diketahui digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Selama pertengahan Maret hingga Juni 2020, tahapan Pilkada sempat ditunda akibat pandemi Covid-19.

Terhitung 15 Juni 2020, tahapan kembali dilanjutkan.

Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com