Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinergi dan Koordinasi Dibutuhkan untuk Wujudkan Kota Layak Anak

Kompas.com - 18/11/2020, 15:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan, sinergi dan koordinasi antarpihak dibutuhkan untuk mewujudkan kota layak anak (KLA), termasuk dari anak itu sendiri.

Terlebih, saat ini Pemerintah Indonesia dan Iran telah sepakat kerja sama tentang perlindungan anak dan ingin agar anak dapat dilibatkan secara keseluruhan serta masif untuk mewujudkan KLA.

"Keterlibatan serta saling dukung antar-stakeholder menjadi kunci sehingga tercipta tatanan hidup yang layak bagi anak," ujar Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Lenny N Rosalin, dikutip dari siaran pers, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Indonesia-Iran Perpanjang Kerja Sama Implementasi Kota Layak Anak

Lenny mengatakan, kunci mewujudkan KLA adalah bagaimana seluruh stakeholder saling bersinergi dan berkoordinasi.

Ini termasuk juga keselerasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyukseskan KLA di setiap daerah.

Menurut dia, pengembangan KLA merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat bertugas melakukan koordinasi dan pendampingan.

"Pelaksanaan KLA di Indonesia bersinergi, beririsan dan saling dukung antar sistem kabupaten/kota lainnya, seperti kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM), kota sehat, kota inklusif, kota pintar, dan kota hijau," kata Lenny.

Baca juga: Kementerian PPPA: Pemda Wajib Membangun Kabupaten dan Kota Layak Anak

Adapun hingga Juli 2019 KLA telah diimplementasikan di 435 kabupaten/kota atau sekitar 85 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, Deputi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Sekretaris Konvensi Hak Anak Iran Abbasi mengatakan, Pemerintah Iran telah berupaya mewujudkan KLA.

Antara lain, melalui pembentukan sekretariat KLA yang bersinergi dan merangkul pemerintah daerah serta NGO untuk meningkatkan kualitas hidup dan terpenuhinya hak anak.

“Kami berharap dapat memaksimalkan perlindungan anak dan pembentukan kota-kota yang ramah anak di wilayah Iran lainnya," ucap dia.

Baca juga: Lika-liku Indonesia Menuju Negara Layak Anak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com