Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik 7 Persen, Inisiator Partai Ummat: Sangat Kapitalistik

JAKARTA, KOMPAS.com – Inisiator Partai Ummat Agung Mozin menilai upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari 4 menjadi 7 persen adalah sikap politik yang kapitalistik.

Sebab, menurutnya, usulan Partai Nasdem bukanlah untuk menyederhanakan, namun ada kepentingan politik tertentu di balik usulan tersebut.

“Jadi menurut saya usulan seperti itu sebuah sikap atau pandangan politik yang sangat kapitalistik dan mengabaikan apa sesungguhnya aliran yang ada di masyarakat kita,” ujar Agung saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

“Apa yang diusulkan oleh Nasdem itu, menurut saya memang bukan hanya merugikan Partai Ummat tetapi betul-betul mematikan aliran politik yang ada di masyarakat kita,” imbuh dia.

Baca juga: Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen yang Dikritik Partai yang Gagal Lolos ke Senayan

Menurut Agung, dengan membatasi jumlah partai politik sama saja membatasi aliran pemikiran di masyarakat. Sebab, Indonesia negara dengan penduduk yang sangat heterogen.

Ia mengatakan, hadirnya partai politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan pemikiran sesuai aliran masing-masing masyarakat.

“Jadi pendapat saya, sebaiknya dibebaskan saja, kita kembali ke awal reformasi dulu bahwa ada partai-partai apapun silahkan ikut pemilu, yang penting dia memenuhi persyaratan,” kata Agung.

“Artinya, aliran pemikiran politik rakyat itu tersalurkan atau terwadahi, yang penting mereka memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh kementerian,” lanjut dia.

Oleh karena itu, menurut Agung lebih bijak jika berbagai aliran politik dapat dihadirkan di parlemen.

Partai baru dan partai kecil, kata Agung, dapat melakukan stembus accord dengan mengabungkan partai-partai sealiran dalam sebuah fraksi.

“Ketika pemilu mereka tidak terpilih, dan mereka tidak dapat membentuk sebuah fraksi maka berikan kepada mereka keleluasaan untuk melakukan stembus accord itu, terjadi penggabungan partai-partai politik yang sealiran di senayan,” ujar Agung.

Baca juga: Nasdem Usul Ambang Batas Jadi 7 Persen, PBB Soroti Caleg Gagal karena Suara Partai

“Kalau sampai dia mengusulkan 7 persen itu, perlu kita waspadai ada kepentingan politik tertentu dibalik usulan itu, jadi saya tidak percaya bahwa yang disampaikan oleh Nasdem itu untuk kebaikan sistim politik kita,” tutur dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, sejak awal berdiri, partainya menawarkan upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Surya Paloh mengatakan, partainya menawarkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen.

Hal tersebut disampaikan Surya dalam pidato perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-9 Partai Nasdem secara virtual, Rabu (11/11/2020).

"Pada saat ini Partai Nasdem menawarkan kenaikan parliamentary threshold dari apa yang kita niliki 4 persen, dinaikan jadi 7 persen," kata Surya.

Surya menyadari, usulan kenaikan PT tersebut kurang mendapat sambutan baik dan diduga hanya bermain-main.

Namun, ia menegaskan, usulan kenaikan PT tersebut atas kesadaran dirinya selaku Ketua Umum Partai Nasdem untuk penyederhanaan kehidupan partai politik.

"Kalau pun Nasdem nanti, apakah mampu lolos pada PT yang disarankannya sendiri? Kita katakan apapun konsekuensi, Nasdem boleh tidak lolos PT, tetapi kehidupan politik di negeri akan harus lebih baik daripada apa yang kita miliki saat ini," ujar dia.