Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemahnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan yang Picu Lonjakan Kasus Covid-19

Kompas.com - 11/11/2020, 10:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski telah berjalan selama delapan bulan, pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Bahkan di sejumlah daerah, peningkatan kasus justru terjadi hingga akhirnya membuat belasan wilayah kota/kabupaten justru masuk ke dalam wilayah dengan risiko penularan tinggi atau zona merah.

Hal itu tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang belum maksimal. Padahal, penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu kunci untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. 

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengungkapkan, dari tiga hal yang diatur dalam penerapan protokol kesehatan, masyarakat disebut masih kurang patuh dalam penerapan protokol menjaga jarak.

"Ini data selama seminggu terakhir berarti dari Selasa minggu lalu. Ini ternyata yang memakai masker se-Indonesia hampir 85 persen rata-rata. Kemudian yang mampu menjaga jarak hanya 80,73 persen," ujar Sonny dalam sebuah diskusi daring, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Atasi Covid-19, Pemerintah Diminta Maksimal Lindungi Dokter dan Tenaga Kesehatan

Penerapan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak sedianya harus dilakukan secara bersamaan. Ketika ada salah satu yang tidak diterapkan maka potensi penularan virus corona masih cukup tinggi.

"Risiko tertular itu akan turun ya ketika kita cuci tangan, ketika kita pakai masker apalagi maskernya masker bedah, mampu menjaga jarak minimal satu meter. Kalau diterapkan tiga-tiganya kita bisa mengurangi risikonya sampai 99 persen," jelasnya.

Terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan, penting bagi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pada situasi apapun. Terutama, ketika berada pada situasi dengan tingkat kerumunan tinggi.

Ia menyatakan, virus corona yang menjadi penyebab Covid-19 adalah virus yang tidak bisa dilihat. Bahkan, tidak semua orang yang dinyatakan positif Covid-19 menunjukkan adanya gejala penyakit tersebut sebelum akhirnya menjalani tes.

Baca juga: Berharap pada Vaksin Covid-19

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Saya imbau bagi seluruh elemen masyarakat agar memiliki kepedulian bahwa kita masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19," ujar Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (10/11/2020). 

 

Penularan meningkat

Wiku menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 selama sepekan terakhir di sejumlah daerah justru kurang baik. Indikasi ini terlihat dari adanya peningkatan kasus positif Covid-19 sebesar 8,2 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Berdasarkan catatan satgas, ada 19 kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona merah risiko penularan virus corona.

"Pada pekan ini, yang menjadi sorotan pada 19 kabupaten/kota yang berpindah dari zona oranye ke zona merah. Padahal, sebelumnya di zona oranye seharusnya bisa berpindah ke zona kuning (risiko rendah)," kata Wiku.

"Apabila masyarakat dan pemerintah daerah lengah, kabupaten/kota di zona oranye dapat berpindah ke zona merah. Dan ini terjadi pada 19 kabupaten/kota pekan ini. Ini menunjukkan Pemerintah Daerah dan masyarakatnya benar-benar lengah," lanjut Wiku.

Baca juga: Kekhawatiran Klaster Baru Covid-19 Setelah Penyambutan Rizieq Shihab...

Adapun 19 daerah yang dimaksud, ialah Kota Bengkulu, Bantul, Bekasi, Cilacap, Magelang, Karanganyar, Semarang, Kota Tegal, Tanah Bumbu, Kotawaringin Timur, Sukamara, Sumbawa, Kota Bima, Kota Kupang, Banggai Kepulauan, Kota Tomohon, Tanah Datar, Kota Gunungsitoli dan Karawang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com