Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harap Pandemi Covid-19 Tak Tambah Jumlah Stunting di Indonesia

Kompas.com - 10/11/2020, 13:37 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap pandemi Covid-19 tidak membuat jumlah stunting di Indonesia bertambah.

Apalagi, pemerintah saat ini memiliki target menurunkan angka stunting dari 27 persen ke 14 persen pada 2024.

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Guntur Iman Nefianto mengatakan, meskipun pandemi tetapi program dan kegiatan pencegahan stunting harus tetap dilakukan.

"Jangan sampai, masa pandemi Covid-19 ini menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan," ujar Guntur dikutip dari siaran pers, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Kementerian PPPA: Orangtua Perokok Sebabkan Anak Stunting

Guntur mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, data Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadinya penurunan kunjungan ke Posyandu.

Ia pun mengingatkan agar hal tersebut tidak boleh dibiarkan agar target stunting pemerintah dapat tercapai.

"Diperlukan upaya-upaya inovatif dari pemerintah daerah untuk memastikan layanan yang diperlukan masyarakat tetap tersedia, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga telah menyusun beberapa panduan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan di lapangan.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan konvergensi program dengan terlebih dahulu melakukan analisis situasi dan pemetaan program yang selama ini ada di daerah tersebut.

Baca juga: Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Menurut Guntur, analisis situasi dan pemetaan tersebut penting agar pemerintah daerah mengetahui kondisi nyata di lapangan. Termasuk, program apa yang sudah dan belum ada.

"Dari hasil analisis situasi dan pemetaan ini dapat diketahui kondisi nyata di lapangan dan program atau kegiatan yang harus dilakukan," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, tumpang tindih antar program pun dapat dihindari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com