Mahfud: UU Cipta Kerja Tujuannya Baik, Terbuka Kemungkinan Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempunyai tujuan baik.

Karena tujuan tersebut, kata dia, UU Cipta Kerja memberi ruang untuk dilakukan perbaikan ketika muncul kesalahan.

"Yang jelas UU Cipta Kerja itu tujuannya baik, sebuah tujuan yang baik pasti tidak menutup kemungkinan untuk diperbaiki," ujar Mahfud dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Bukan UU Cipta Kerja, Menurut PKS Perppu Justru Jadi Solusi Bangsa

Mahfud mengatakan, pemerintah telah membentuk tim kerja yang mempunyai fungsi untuk menampung dan mengolah permasalahan yang timbul di aturan sapu jagat tersebut.

Tim kerja tersebut dipastikan netral karena diisi oleh akademisi hingga tokoh masyarakat.

Menurut dia, pembentukan tim kerja ini juga supaya kesalahan yang ada di dalam UU Cipta Kerja bisa benar-benar terakomodasi.

"Agar nanti dalam proses perbaikan, baik judicial review, baik legislatif review, baik penuangan di dalam peraturan-peraturan turunan itu semuanya bisa terakomodasi," kata dia.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, kekeliruan pengetikan dalam Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya sebatas permasalahan administrasi.

Ia memastikan, kesalahan pengetikan itu tidak memengaruhi implementasi UU Cipta Kerja.

"Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2020).

Menurut dia, sedianya setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, Kementerian Sekretariat Negara melakukan peninjauan dan menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis.

Baca juga: Ada Kelalaian di UU Cipta Kerja, Formappi: Menteri Terkait Harusnya Mengundurkan Diri

Kementerian Sekretariat Negara juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya.

"Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi," ucap dia.

Adapun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Selasa (3/11/2020), ditemukan kesalahan ketik yang cukup fatal pada Pasal 6 di Bab Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.

Pasal 6 menyebutkan, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a meliputi (a) penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; (b) penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; (c) penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan (d) penyederhanaan persyaratan investasi.