Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FKUB Itu Rumah Ke-Indonesia-an, Tak Ada Dominasi Antar Umat Beragama

Kompas.com - 03/11/2020, 22:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Rohaniwan Katolik Romo Benny Susetyo mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus menjadi wadah yang dapat memfasilitasi komunikasi yang baik antar umat beragama.

Sebab, di dalam FKUB tidak ada lagi dominasi agama tertentu. Sehingga, hal itu dapat dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik.

"FKUB itu sebenarnya rumah ke-Indonesia-an, karena dalam FKUB itu tidak ada lagi dominasi. Karena dalam FKUB itu, artinya setiap tokoh agama diberikan peranan dan tempat, tapi di situ jadi tempat di mana setiap umat beragama bisa membangun komunikasi," kata Benny dalam Webinar Rapat Koordinasi Nasional FKUB Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Agama RI, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Mendagri: R-APBD Saya Tolak Jika Tak Ada Anggaran untuk FKUB

Hal ini, menurutnya juga sudah tercantum dalam rumusan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Pada PBM tersebut, tertuang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

"Maka, dalam rumusan PBM itu jelas sekali, tidak mengenal voting, tapi musyawarah mufakat. Itu yang sebenarnya menjaga kerukunan," jelasnya.

Selesaikan di FKUB

Ia menambahkan, setiap umat beragama yang memiliki kendala atau masalah terkait kerukunan bisa diselesaikan di FKUB.

Komunikasi kepada FKUB dapat dilakukan baik di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Kemudian, FKUB akan mengambil peran untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Maka sebenarnya, FKUB itu ya rumah Indonesia, karena di situ tidak lagi mengenal dominasi. Lha setiap orang yang ada di sana meninggalkan identitas keagamaan, tapi mereka itu menjadi negarawan," tegas Benny.

Baca juga: Alokasi Anggaran untuk FKUB 2019-2020, Tertinggi di Kalteng dan Sulteng

Ia sendiri merupakan salah satu inisiator perumusan PBM tersebut bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga kini Indonesia masih ada empat kabupaten yang tidak memiliki FKUB.

Dua kabupaten berada di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan dua kabupaten lainnya di Papua yaitu Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Nduga.

Tito meminta agar empat kabupaten tersebut segera dibentuk lembaga FKUB.

"Kalau belum, tolong ini segera dibentuk. Tolong untuk yang tergabung dalam FKUB untuk dibentuk di empat kabupaten yang belum ini. Kalau lembaganya belum dibentuk, bagaimana mau kerjanya? Lembaganya dulu ada," kata Tito dalam webinar yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com