Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi VI Minta Penunjukan Komisaris BUMN Jangan karena Imbal Jasa

Kompas.com - 03/11/2020, 17:14 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengatakan, pengangkatan komisaris BUMN semestinya tidak hanya berdasarkan balas budi terhadap para relawan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Amin ini menanggapi penunjukan Kristia Budiarto sebagai Komisaris Independen PT Pelni, menggantikan Widodo Hario Mumpuni.

"Pengangkatan Komisaris BUMN jangan sampai hanya imbal jasa para relawan Jokowi saja," kata Amin saat dihubungi, Selasa (3/11/2020).

Kristia dikenal sebagai pegiat media sosial yang kerap menggaungkan program-program dari Presiden Jokowi. Dia aktif di Twitter dengan akun @kangdede78.

Baca juga: Sepak Terjang Kang Dede, Tim Medsos Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN

Pada Pilpres 2019, dia juga aktif menjadi salah satu koordinator tim media sosial Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Amin, Menteri BUMN Erick Thohir harus memastikan jajaran direksi dan komisaris yang ditunjuk betul-betul memiliki kapasitas dan integritas.

Apalagi, kata dia, praktik ini juga sudah terjadi sebelumnya. Misal, saat Erick mengangkat Ulil Yusron sebagai Komisaris Independen PT ITDC.

"Kapasitas dan integritas sebagai landasan untuk mengangkat Komisaris BUMN adalah amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 28, jangan sampai dilanggar," ucapnya.

Selain itu, Amin menyoal kondisi negara yang saat ini mengalami krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Dia berpendapat, Menteri BUMN mestinya bisa membatasi jumlah komisaris demi efisiensi keuangan negara.

"Sekarang persoalan penanganan wabah Covid-19 masih belum mampu dikendalikan pemerintah, lalu pemerintah berutang untuk mencukupi anggaran penanganan wabah Covid-19. Seharusnya penempatan direksi dan komisaris di BUMN selain harus berlandaskan prinsip-prinsip GCG (tata kelola perusahaan yang baik), juga harus mempertimbangkan faktor efisiensi," tegas Amin.

Bersamaan dengan penunjukan Kristia Budhyarto, Erick Thohir juga mengangkat Iwan Taufiq Purwanto sebagai Komisaris PT Pelni. Dia menggantikan Marwanto Harjowiryono.

Iwan Taufiq Purwanto merupakan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga: Pegiat Medsos Jadi Komisaris BUMN dan Akomodasi Politik Relawan Jokowi

Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI Yahya Kuncoro mengatakan, pergantian komisaris ini dilakukan sebagai langkah Kementerian BUMN selaku pemilik modal untuk memperkuat perusahaan terutama di masa adaptasi kebiasaan baru.

"Hari ini kami telah menerima komisaris baru di PELNI, manajemen berharap dengan kehadiran dua komisaris baru di PELNI dapat mendukung dan menyukseskan visi misi Perusahaan serta dapat mengembangkan potensi bisnis Perusahaan," kata Yahya dalam keterangan pers, Senin (2/11/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com