Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Masih Banyak Daerah Belum Bentuk FKUB

Kompas.com - 03/11/2020, 17:01 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini masih banyak daerah yang belum membentuk forum kerukunan umat beragama (FKUB).

Padahal, FKUB sangat penting dan memiliki peranan besar dalam memelihara dan merawat kerukunan umat beragama.

"Saya mendapatkan informasi bahwa sampai kini masih ada beberapa kabupaten yang belum membentuk FKUB," kata Ma'ruf dalam rapat koordinasi nasional Forum Keurkunan Umat Beragama (FKUB) 2020 secara virtual, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Rakornas FKUB, Wapres: Tokoh Agama merupakan Modal Mewujudkan Kerukunan Umat

Selain itu, kata dia, ada pula daerah yang sudah memiliki FKUB tetapi organisasinya belum berfungsi seperti seharusnya.

FKUB memiliki tugas penting dalam memelihara dan merawat kerukunan beragama tersebut.

Tugas-tugas tersebut antara lain melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta menampung aspirasi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, dan masyarakat.

Kemudian menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur.

Baca juga: Rakornas FKUB 2020, Menag: Indonesia Model Terbaik dari Konsep Masyarakat Multikultural

Termasuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam beberapa kasus, kata dia, FKUB memiliki peran strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

"Secara umum FKUB telah berhasil melaksanakan peran yang baik dalam membangun kerukunan umat beragama, terutama dalam penyelesaian sengketa rumah ibadah, penyiaran agama, dan persoalan lain yang mengarah pada gangguan kerukunan umat beragama," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Tak Jarang Medsos Membawa Racun yang Timbulkan Perpecahan

Ma'ruf mengatakan, dibentuknya FKUB tak lepas dari terjadinya konflik atau ketegangan antarumat beragama beberapa dekade lalu.

Konflik tersebut, kata dia, umumnya dipicu oleh pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, penodaan agama, perebutan aset ekonomi, kontestasi politik, dan lain sebagainya.

Sedangkan ketegangan atau konflik internal umat beragama, tutur Ma'ruf, umumnya dipicu oleh pemahaman agama menyimpang, yang dalam beberapa kasus telah melahirkan radikalisme atau ekstremisme keagamaan.

Adapun Rakornas FKUB Tahun 2020 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri oleh sejumlah menteri serta para pengurus FKUB tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com