Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara soal Reshuffle, Peneliti LIPI Ingatkan Jokowi Pilih Orang Tepat

Kompas.com - 28/10/2020, 19:07 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak sembarangan memilih orang untuk mengisi kursi menteri apabila nanti melakukan perombakan kabinet.

Siti mengatakan, jabatan menteri merupakan posisi strategis yang tidak boleh jadi ajang percobaan.

"Letakkan orang-orang yang betul-betul tepat dan akurat di kementerian atau lembaga," kata Siti dalam konferensi pers daring rilis survei Indonesia Political Opinion (IPO), Rabu (28/10/2020).

Berdasarkan survei IPO, mayoritas publik ingin Presiden Jokowi segera merombak kabinet.

Baca juga: Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Disarankan Reshuffle Kabinet

Saat ditanya tentang wacana reshuffle, sebanyak 60 persen responden setuju dan hanya 22 persen yang menyatakan tidak setuju.

Siti mengatakan, Presiden Jokowi harus lebih berhati-hati kali ini apabila akan mengganti orang di pos-pos kementerian.

Menurutnya, sejak awal ia sudah mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak sekadar memilih menteri hanya karena untuk memenuhi kuota adanya sosok milenial di kabinet.

"Ini adalah memimpin negara. Kalau memimpin negara berbeda dengan memimpin perusahaan yang hanya kecil," tutur dia.

Baca juga: Mensesneg Tepis Isu Jokowi Reshuffle Kabinet Besar-besaran

Menurutnya, persoalan di kementerian sangat kompleks. Mereka harus merupakan orang-orang yang mampu mengelola birokrasi dan bersinergi dengan lembaga lainnya.

Siti pun mencontohkan soal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Nadiem berturut-turut ada di posisi lima besar sebagai menteri yang paling didesak untuk diganti versi survei IPO.

Siti mengatakan, pencapaian Nadiem di bidang teknologi informasi sebagai pendiri Gojek tidak serta merta menjadikannya tepat menjabat sebagai Mendikbud.

"Bidang pendidikan ini sentral banget. Menyangkut peradaban. Jadi bukan sekali saya katakan ini. Saya sudah mengatakan ini jauh-jauh hari, tolong hati-hati," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com