Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Kompas.com - 28/10/2020, 06:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menceritakan pengalaman Sekretriat Presiden menerapkan protokol kesehatan di awal masa pandemi Covid-19.

Saat itu banyak yang belum terbiasa dengan pengukuran suhu sebelum masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan, terutama para tamu penting seperti menteri.

Hal itu disampaikan Heru lewat saat menceritakan pengalaman Setpres menyiapkan penerapan protokol kesehatan di masa awal pandemi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/10/2020)

"Itu banyak yang klaim ke saya kok saya dilakukan seperti ini. Itu tahap pertama. Tapi saya bilang 'Pak kita akan lakukan sebelum kejadian, kami mencegah.' Lama-lama semua tamu menerima," kata Heru.

Baca juga: Istana Ungkap Upacara HUT Ke-75 RI Diserang Hacker Negara Lain

Selanjutnya seluruh tamu penting yang diundang ke Istana Kepresidenan pun memahami maksud penerapan protokol kesehatan seperti mengukur suhu tubuh dan masuk ke dalam ruang disinfektan sebelum bertemu presiden.

Setpres kemudian meningkatkan proteksi lewat protokol kesehatan dengan mewajibkan seluruh tamu yang hendak bertemu Presiden Joko Widodo harus menjalani tes cepat (rapid test) terlebih dulu.

Berikutnnya Setpres menerapkan aturan yang lebih ketat yakni tamu yang hendak menemui Presiden Jokowi harus menjalani tes usap sehari sebelumnya.

Hal itu untuk memastikan tamu presiden terbebas dari Covid-19.

Baca juga: Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Kendati demikian di awal penerapannya, beberapa tamu sempat protes lantaran sudah menjalani tes usap tiga hari sebelumnya.

Namun, Heru mengatakan Setpres tetap bersikukuh dengan aturan tes usap sehari sebelum bertemu presiden.

Kini, lanjut Heru, semua tamu terbiasa menjalani serangkaiam aturan tersebut demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan semua pihak.

"Kami tetapkan batas yang ketat H-1 ketemu presiden harus swab. Kalau 3-7 hari kan kami tak tahu bapak ibu bertemu siapa saja sebelum dengan presiden. Terkait kesehatan presiden dan keluarga kami tak bisa menawar," lanjut Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com