Rapor Merah Kemendikbud, Komisi X Soroti Dampak Covid-19 dan Komunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menanggapi rapor merah yang diberikan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dede menilai, Kemendikbud cukup banyak memiliki ide dan gagasan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, Namun, ide itu terhalang adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Sehingga, pelajar dan mahasiswa harus menjalani pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) guna menyiasati pendidikan di era pandemi Covid-19.

"Apakah pendidikan daring efektif atau tidak? Jawabannya, harus jujur memang tidak efektif. Karena apa pun ketika melakukan sesuatu yang sifatnya darurat tentu pasti ada ketidakefektifan," ujar Dede Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/10/2020).

"Sehingga program-program ini belum bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Baca juga: Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Oleh karena itu, Dede mendorong Kemendikbud memperbaiki kinerja di tahun berikutnya yang dinilai belum berjalan baik.

Ia meminta agar masukan dari berbagai elemen masyarakat sebagai bahan evaluasi terutama terkait dengan pembelajaran jarak jauh.

Dede berharap pembenahan terus dilakukan Kemendikbud terutama di wilayah yang sulit melakukan pembelajaran jarak jauh.

"Salah satunya adalah dengan penguatan sinyal untuk beberapa daerah dan wilayah dan penguatan dukungan pulsa dan kuota," ucap Dede Yusuf.

"Yang berikutnya adalah bagaimana pembelajaran tidak terlalu terbebankan, karena banyak kita menerima masukan-masukan murid yang stres karena pembelajaran daring," kata dia.

Baca juga: Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Dede juga meminta pemerintah memfasilitasi perangkat untuk menunjang pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring.

"Ya memberikan gawai atau handphone atau tablet kepada murid-murid terutama yang tidak memiliki. Ini semua tentu memerlukan proses dan akan kita kawal terus," kata Dede.

Kendati demikian, Dede mengatakan, pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan salah satunya dengan penambahan anggaran.

Lebih lanjut, Dede berharap ke depannya Kemendikbud dapat memperbaiki komunikasi publik.

Baca juga: Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Sebab, komunikasi yang dilakukan kerap menimbulkan polemik misalnya program organisasi penggerak (POP).

"Perbaiki komunikasi publik dengan gunakan humas yang profesional, jubir yang tepat dan selalu open communication dengan stakeholder pendidikan. Karena gerbong yang dibawa besar sekali dan diamanatkan wajib oleh UU," ujar politisi Partai Demokrat ini.

"Lainnya sudah mengarah kepada perbaikan nyata, hanya masalah etika berpolitik dan berkomunikasi itu yang belum maksimal. Sehingga kadang-kadang seperti loncat terlalu cepat," tutur Dede Yusuf.