Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai, semestinya pemerintah menghapus kebijakan cuti bersama pada akhir Oktober untuk mencegah masyarakat bepergian.

Ia mengatakan, cuti bersama memicu kemunculan kerumunan lantaran masyarakat akan berbondong-bondong pergi ke luar kota untuk berwisata.

"Jadi yang penting sekarang ini 3T (tracing, testing, treatment) dan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan). Pemerimtah 3T masyarakat 3M. Cuma kan kalau 3M kan menyangkut kebijakan pemerintah. Jadi misalnya ada cuti bersama. Lusa ini," kata Windhu saat dihubungi, Senin (26/10/2020).

"Itu kan kebijakan itu kan sebetulnya tidak sesuai dengan 3M karena itu akan memunculkan kerumunan karena orang bepergian. Sebetulnya itu kebijakan yang kontradiktif dengan pemutusan mata rantai penularan. Harusnya dibatalkan dulu dong. Kan bisa dibatalkan," kata dia.

Baca juga: Libur Panjang, Pemesanan Tiket untuk Keberangkatan di 3 Stasiun di Jakarta Naik 3 Kali Lipat

Ia mengatakan, cuti bersama pada akhir Oktober berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) menteri yang diteken sebelumnya sejak Mei.

Untuk itu, menurut Windhu, bisa saja SKB itu dibatalkan untuk menghapus cuti bersama sehingga masyarakat tak bepergian ke luar kota dan tan memunculkan kerumunan.

Menurut Windhu, mustahil masyarakat tak akan bepergian di masa cuti bersama. Terlebih, masyarakat yang memiliki kendaraan. Mereka dengan mudah bisa bepergian ke luar kota.

"Ini kan SKB Mei. Mungkin saja pada Mei dikiranya sudah membaik. Ternyata belum. Harusnya dibatalkan. Cuti bersama kan bisa dibatalkan. Nanti bisa dialihkan," tutur Windhu.

"Lucu juga Mendagrinya ngomong orang enggak usah pergi tapi enggak usah pergi kan ada cuti bersama, mesti pergi dong. Sekarang tol sudah bagus, pada naik mobil lewat tol. Nanti kerumunan di rest area itu tinggi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, mobilitas penduduk selama libur panjang di akhir Oktober 2020 akan berdampak pada peningkatan kasus Covid-19.

Baca juga: Ridwan Kamil: Jangan Kaget kalau Wisatawan Dihentikan Saat Libur Panjang

Dewi mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 terjadi ketika seseorang bepergian dari satu tempat ke tempat lain sehingga potensi penularan Covid-19 menjadi meningkat.

"Intinya tetap mobilitas penduduk keluar masuk dari sebuah wilayah akan terjadi potensi (Covid-19)," kata Dewi dalam talk show BNPB bertajuk 'Covid-19 dalam Angka, Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Liburan' secara virtual, Kamis (22/10/2020).

Dewi mengingatkan, wilayah DKI Jakarta dan 12 kabupaten/kota masih memiliki kasus aktif Covid-19 di atas 1.000 kasus.

Oleh karena itu, ia berharap mobilitas penduduk selama libur panjang menurun sehingga dapat menekan angka Covid-19.

"Jadi ketika mobilitas penduduk ini turun, nah ini kasusnya juga turun dengan drastis," ujar dia.