Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Kompas.com - 26/10/2020, 21:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai pemerintah terlalu terburu-buru menggembar-gemborkan vaksinasi Covid-19 ke masyarakat.

Pasalnya, saat ini uji klinis tahap ketiga seluruh kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia belum selesai.

Ia menduga pemerintah menggembar-gemborkan vaksin Covid-19 sebagai senjata utama pemutus mata rantai penularan Covid-19 agar masyarakat percaya diri beraktivitas sehingga ekonomi kembali bergerak.

"Nah itu. Karena kan maunya supaya ekonomi bergerak. Pemerintah ini kan sejak dulu terburu-buru. Ya sudah sejak Mei Juni sudah ngomong new normal life, orang sudah lepas-lepasan padahal itu terlalu cepat," kata Windhu kepada Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Uji Coba Vaksin Corona Oxford Diklaim Picu Kekebalan Kuat pada Orang Tua

"Demikian pula vaksin (terburu-buru). Gembar-gembornya kan terus-terusan. Apalagi katanya Desember (dimulai). Padahal ini (uji klinis) belum selesai," lanjut dia.

Ia menilai langkah pemerintah mengamankan stok vaksin dari produsen luar negeri sudah bagus. Namun tak perlu digembar-gemborkan karena uji klinis belum selesai.

Akibatnya, lanjut Windhu, apabila terlalu digembar-gemborkan terlalu dini, masyarakat bisa memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap vaksin Covid-19 yang belum tentu lulus uji klinis.

Ia pun mengingatkan masyarakat sebaiknya tak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap vaksin Covid-19.

Untuk itu, ia menyarankan agar masyarakat tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai senjata utama dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Sekarang yang penting terutama masyarakat, tidak boleh punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Toh nanti katakanlah semua vaksin ini oke, enggak bisa juga langsung (disuntikkan semua). Butuh waktu dan panjang," ucap Windhu.

Baca juga: Ketua DPR: Biaya Tak Boleh Jadi Hambatan dalam Mengakses Vaksin Covid-19

"Artinya sekarang enggak usah ribut soal vaksin. Serahkan ke BPOM. Tugas kita masyarakat 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) itu. Jangan sampai mengandalkan vaksin," lanjut dia.

Adapun, saat ini pemerintah telah mengamankan stok vaksin dari tiga perusahaan farmasi asal Cina yakni Sinovac, CanSino, dan Sinopharm, serta dari perusahaan farmasi asal Inggris yaitu AstraZeneca.

Seluruh kandidat vaksin dari keempat perusahaan tersebut masih menjalani uji klinis tahap ketiga.

Saat ini kandidat vaksin dari Sinovac menjalani uji klinis di Bandung, Jawa Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com