Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Kompas.com - 23/10/2020, 09:53 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar Indonesia tak lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah batu bara. Kepala Negara ingin agar batu bara bisa diolah sendiri oleh industri di dalam negeri.

"Saya ingatkan kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan mentah, salah satunya batu bara, menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi," kata Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batu Bara di Istana Bogor, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Batu Bara Bisa Bebas Royalti, Pemerintah Klaim Tidak Akan Merugikan Negara

Untuk mencapai target ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mulai bergerak mengembangkan industri turunan batu bara. Mulai dari industri peningkatan mutu, pembuatan bricket batu bara, pembuatan kokas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, sampai dengan campuran batu bara air.

Jokowi yakin dengan mengembangkan industri turunan ini Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah komoditas berkali-kali lipat. Juga mampu mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri seperti industri baja dan industri petrokimia.

"Dan yang tidak kalah penting kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," kata Jokowi.

Baca juga: Di UU Cipta Kerja Batu Bara Bebas Royalti, Pengamat: Terus Negara Dapat Apa? 

Untuk itu Jokowi juga meminta jajarannya mulai menyusun peta jalan atau roadmap optimalisasi pemanfaatan batu bara dalam negeri. Ia meminta optimalisasi ini betul betul dipercepat dengan teknologi ramah lingkungan.

"Tentukan strategi, tentukan target produk hilir yang akan kita kembangkan. Sehingga jelas arah mana yang akan kita tuju, beberapa banyak yang akan kita ubah jadi gas, berapa banyak yang akan kita ubah jadi produk petrokimia," kata dia.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemetaan kawasan yang dapat dikembangkan untuk melakukan hilirisasi industri batu bara. Kemudian memastikan ada wilayah yang memiliki cadangan batu bara yang cukup untuk menjamin pasokan dalam proses hilirisasi.

"Ini strategi besar dan kita harus konsisten untuk menjalankannya," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com