Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti pertemuan para Menteri Luar Negeri dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Presiden Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Rabu (21/10/2020) malam.

Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan tiga hal, salah satu di antaranya yakni mengenai penyelesaian masalah serta hak-hak bangsa Palestina.

"Memastikan hak-hak bangsa Palestina serta penyelesaian isu Palestina dengan mengacu pada berbagai resolusi PBB termasuk two-state solution," kata Retno melalui telekonferensi, Kamis (22/10/2020).

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB beberapa waktu lalu, Retno pun juga sempat menyuarakan bahwa Indonesia menolak aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Tepi Barat Palestina oleh Israel.

Baca juga: Pidato Jokowi di Sidang Umum PBB tentang Palestina: No Country Left Behind

Selain itu, di pertemuan bersama Sekjen dan Presiden Sidang Umum PBB, Retno juga menyampaikan PBB terus memimpin upaya mengatasi pandemi dan dampak ekonominya melalui perkuatan kerja sama dengan mitra regional.

Serta mendorong PBB terus lanjutkan upaya reformasi untuk mengembalikan kepercayaan dunia terhadap multilateralisme.

Ia menambahkan, pertemuan itu juga membahas isu-isu yang mengemuka dan menjadi perhatian bersama.

Isu tersebut yakni upaya menjaga stabilitas kawasan, penanggulangan terorisme, penanganan bencana dan pandemi serta perubahan iklim.

Baca juga: Kerja Sama Formal Israel-UEA Disebut Bersejarah, Palestina: Memalukan

"Saya juga menyerukan, PBB harus terus lakukan upaya untuk membuat PBB lebih efektif, efisien, dan tidak terlalu birokratis dan dengan begitu dapat mengembalikan kepercayaan kepada multilateralisme," ujarnya.

Sementara dalam jangka pendek Indonesia, lanjut Retno berharap PBB harus terlibat dengan mitra regional dalam meningkatkan kapasitas regional untuk menangani tantangan-tantangan baru, termasuk pandemi.

"Pertemuan menyepakati Plan of Action ASEAN-UN untuk lima tahun ke depan (2021-2025) dan Chair’s Press Release," ucap dia.