Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Kompas.com - 21/10/2020, 19:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin terkait pemajuan dan penegakan HAM cenderung stagnan.

"Kami secara umum menyimpulkan ada situasi stagnan di dalam pemajuan dan penegakan HAM," kata Taufan dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/10/2020).

Taufan menyoroti sejumlah isu HAM yang dianggap strategis untuk menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depannya.

Isu pertama adalah terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Ia menilai, pada awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat.

Namun, hingga saat ini belum ada kasus pelanggaran HAM berat yang berhasil diselesaikan pemerintah.

"Sampai hari ini kita belum melihat langkah-langkah yang kongkrit (penyelesaian kasus HAM berat), karena itu kami katakan ini bagian dari stagnasi itu," ujarnya.

Taufan juga mengatakan, konflik agraria menjadi paling banyak terjadi selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Taufan menyebutkan, pihaknya menerima aduan terjadinya konflik agraria di sejumlah daerah di antaranya Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Selatan dan Kalimantan.

Menurut Taufan, aduan dari kelompok masyarakat terkait konflik agraria berupa kekerasan aparat keamanan, kekerasan antar masyarakat, dan masyarakat diperlakukan secara tidak adil.

"Jadi kekhawatiran kami, seperti tahun lalu kami sebut sebagai tahun politik kekerasan, konflik agraria ini juga semakin mencemaskan," ucapnya.

Selanjutnya, Taufan mengatakan, isu intoleransi dengan kekerasan masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Taufan mencontohkan, peristiwa pelarangan pembangunan monumen Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat dan kasus GKI Yasmin terkait pembangunan tempat ibadah.

"Upaya penyelesaiannya sudah banyak dilakukan tapi masih perlu ditingkatkan lagi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah," tuturnya.

Tak hanya intoleransi, menurut Taufan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat masih terjadi di sejumlah daerah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com