Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Kritik Tumbuhnya Politik Dinasti dan Kinerja Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Mulyanto mengkritik tumbuhnya politik dinasti dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Seperti diketahui, putra sulung dan menantu Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution maju sebagai calon wali kota pada Pilkada 2020.

Mulyanto mengatakan, secara aturan memang tidak ada larangan majunya anggota keluarga presiden dalam pilkada.

"Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang, tapi secara etika dinilai kurang pantas," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Menurut Mulyanto, munculnya politik dinasti akan menghambat hadirnya sistem politik modern yang profesional di Indonesia. Sebab, kepemimpinan tidak berbasiskan ideologis tetapi biologis.

Bagi partai, politik dinasti juga menghambat kaderisasi. Jika partai politik mengalami masalah kaderisasi, bisa jadi berdampak juga kepada kaderisasi kepemimpinan.

"Sehingga kita harusnya memaksimalkan unsur di masyarakat, termasuk kaderisasi partai dan kaderisasi kepimpinan nasional," ujarnya.

Di samping itu, Mulyanto menilai, pemerintah masih saja merasa terganggu dengan kehadiran oposisi di luar parlemen. Ini terlihat dengan semakin maraknya penangkapan aktivis yang berseberangan dengan pemerintah.

Baca juga: Petinggi KAMI Mengaku Didatangi Polisi, Begini Kronologinya

Padahal, kata Mulyanto, hampir semua partai politik di parlemen sudah dirangkul oleh pemerintah.

"Harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mengatakan, satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diwarnai dengan kegaduhan yang ditimbulkan para menteri kabinet Indonesia Maju.

Sukamta mengatakan, kegaduhan dimulai dari Menteri Agama Fachrul Razi yang sering melontarkan pernyataan kontroversial atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan terkait wacana pilkada tak langsung.

Baca juga: Menkominfo: Pak Jokowi Tahu Isi RUU Cipta Kerja dari Laporan Para Menteri

Kemudian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang melontarkan pernyataan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin.

"Termasuk pak Menkes yang sering buat pernyataan yang terkesan sepelekan virus corona," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).

Sukamta menilai, pernyataan para menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf tersebut membuat kegaduhan di tengah masyarakat, sementara kinerja para menteri belum maksimal.

"Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi," ujar Sukamta.