Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Kritik Tumbuhnya Politik Dinasti dan Kinerja Menteri

Kompas.com - 21/10/2020, 15:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Mulyanto mengkritik tumbuhnya politik dinasti dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Seperti diketahui, putra sulung dan menantu Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution maju sebagai calon wali kota pada Pilkada 2020.

Mulyanto mengatakan, secara aturan memang tidak ada larangan majunya anggota keluarga presiden dalam pilkada.

"Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang, tapi secara etika dinilai kurang pantas," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Menurut Mulyanto, munculnya politik dinasti akan menghambat hadirnya sistem politik modern yang profesional di Indonesia. Sebab, kepemimpinan tidak berbasiskan ideologis tetapi biologis.

Bagi partai, politik dinasti juga menghambat kaderisasi. Jika partai politik mengalami masalah kaderisasi, bisa jadi berdampak juga kepada kaderisasi kepemimpinan.

"Sehingga kita harusnya memaksimalkan unsur di masyarakat, termasuk kaderisasi partai dan kaderisasi kepimpinan nasional," ujarnya.

Di samping itu, Mulyanto menilai, pemerintah masih saja merasa terganggu dengan kehadiran oposisi di luar parlemen. Ini terlihat dengan semakin maraknya penangkapan aktivis yang berseberangan dengan pemerintah.

Baca juga: Petinggi KAMI Mengaku Didatangi Polisi, Begini Kronologinya

Padahal, kata Mulyanto, hampir semua partai politik di parlemen sudah dirangkul oleh pemerintah.

"Harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mengatakan, satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diwarnai dengan kegaduhan yang ditimbulkan para menteri kabinet Indonesia Maju.

Sukamta mengatakan, kegaduhan dimulai dari Menteri Agama Fachrul Razi yang sering melontarkan pernyataan kontroversial atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan terkait wacana pilkada tak langsung.

Baca juga: Menkominfo: Pak Jokowi Tahu Isi RUU Cipta Kerja dari Laporan Para Menteri

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com