Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Kompas.com - 20/10/2020, 22:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menilai makin banyak pemerintah daerah (Pemda) yang mulai abai dalam menegakkan protokol kesehatan.

Hal itu terlihat dari semakin banyaknya kabupaten dan kota yang berubah status dari zona kuning (risiko rendah penularan Covid-19) menjadi zona oranye (risiko sedang penularan Covid-19).

"Dalam lima minggu terakhir sebagian besar kabupaten kota di Indonesia masih stagnan berada di zona risiko sedang atau zona oranye," kata Wiku dalam keterangan persnya di kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Zona Merah Covid-19 di Jabar Tinggal 2 Daerah

"Ini juga tampak dengan semakin sedikitnya kabupaten kota di zona kuning dan hijau karena berpindah ke zona oranye. Kami harapkan Pemda keluar dari zona nyaman ini," lanjut Wiku.

Ia pun meminta pemerintah daerah lebih disiplin dalam mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

Ia juga meminta masyarakat menyadari bahwa penularan Covid-19 masih terjadi sehingga harus tetap waspada dan terus menerapkan protokol kesehatan, terutama saat beraktivitas di ruang publik.

Baca juga: Separuh Wilayah Jatim Masuk Zona Kuning Covid-19, Khofifah: Ini Kerja Keras Semua Elemen...

"Kami meminta kesungguhan Pemda dan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan tegas agar kembali ke ke zona risiko rendah di minggu-minggu ke depan," tutur Wiku.

"Perpindahan risiko rendah ke lebih tinggi adalah tanda-tanda masyarakat dan pemda merasa terlalu nyaman dan mulai melupakan pentingnya upaya pencegahan Covid-19. Mohon sekali lagi ini jadi perhatian bagi semua," lanjut Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com