Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Pembatasan Mobilitas Warga Efektif Tekan Penularan dan Kematian akibat Covid-19

Kompas.com - 20/10/2020, 18:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penekanan mobilitas masyarakat berdampak pengurangan kasus Covid-19 sekaligus kasus kematian akibat penyakit virus corona tersebut. 

Hal ini berdasarkan studi oleh Ying Zhou dan kawan-kawan berjudul "Effects of human mobility restrictions on the spread of Covid-19 in Shenzhen, China: a modelling study using mobile phone data" pada 2020.

"Terdapat berbagai studi yang memperlihatkan adanya liniearitas antara penenakan mobilitas masyarakat dengan penurunan kasus dan kematian akibat Covid-19," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube resmi BNPB, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Mendagri: Lebih Baik Nikmati Cuti Bersama di Rumah Masing-masing

Dari penelitian itu, kata Wiku, terungkap bahwa pengurangan mobilitas di dalam kota sebanyak 20 persen dapat melandaikan kurva kasus penularan sebanyak 33 persen.

Selain itu, dapat pula menunda kemunculan puncak kasus selama dua pekan.

"Ini adalah hal yang penting," ucap Wiku.

Kedua, pengurangan mobilitas dalam kota sebanyak 40 persen dapat melandaikan kurva kasus sebanyak 66 persen dan menunda kemunculan puncak kasus selama 4 pekan.

Ketiga, pengurangan mobilitas dalam kota sebanyak 60 persen dapat melandaikan kurva kasus sebanyak 91 persen.

"Dan menunda kemunculan puncak kasus selama 14 pekan," kata Wiku.

Baca juga: Jelang Libur Panjang, Doni Monardo Minta Tempat Wisata Terapkan 50 Persen Kapasitas

Sementara itu, pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa penularan virus corona masih terjadi dan terus bertambah hingga Selasa (20/10/2020).

Data pemerintah pada Selasa sore, memperlihatkan ada 3.602 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 368.842 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com