Korupsi Terjadi di 26 dari 34 Provinsi, KPK: Memprihatinkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku prihatin dengan data KPK yang menunjukkan tindak pidana korupsi telah terjadi di 26 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

"Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi, ini memprihatinkan," kata Firli dalam acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20/10/2020).

Firli mengatakan, kasus korupsi paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 101 kasus, disusul Jawa Timur (93 kasus), Sumatera Utara (73), Riau dan Kepualauan Riau (64), kemudian DKI Jakarta (61).

Baca juga: Visi Misi Penegakan Hukum Bebas Korupsi Jelas Gagal Dicapai Jokowi Maruf Setahun Ini

Firi berharap, delapan provinsi lain yang tidak ada kasus korupsi di sana telah menjalankan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.

"Ada 8 provinsi yg tidak ada kasus korupsi, mudah-mudahan ini adalah pencegahannya berjalan karena sesungguhnya ada intervensi KPK terkait dengan pencegahan korupsi," ujar Firli.

Ia mengatakan, pemerintah daerah yang sudah melaksanakan pencegahan korupsi kini akan mendapatkan dana insentif melalui Kementerian Keuangan.

"Kita negosiasi, Bu Menteri ini kalau seandainya orang sudah bekerja untuk pencegahan korupsi tapi tidak ada imbalan tidak ada reward-nya malaslah. Akhirnya oleh Ibu Menteri diberikan insentif daerah yang suskes melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi," kata Firli.

Baca juga: KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

Sementara itu, apabila ditinjau dari masing-masing kasus, Firli menyebut kasus suap merupakan yang terbanyak ditangani oleh KPK sejak 2004-2020 dengan jumlah kasus sebanyak 704 kasus

Selain kasus suap, kasus-kasus lain yang paling banyak ditangani KPK adalah pengadaan abrang dan jasa (224 kasus), penyalahgunaan anggaran (48), dan tindak pidana pencucian uang (36).