Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah ingin terus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk berbagai kepentingan masyarakat.

Salah satunya, penggunaan teknologi biometrik untuk penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Pemerintah sendiri berkeinginan untuk terus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Ma'ruf dalam acara Peluncuran program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi UMKM secara daring, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Ma'ruf mengatakan, hasil kajian dan uji coba yang secara luas telah dilakukan sejak 2018 menunjukkan hasil yang menggembirakan terkait teknologi biometrik.

Oleh karena itu, ia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menindaklanjuti pemanfaatan teknologi biometrik tersebut untuk penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah.

"Karena itu saya meminta agar pemanfaatan teknologi biometrik dapat segera diadopsi agar penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah dapat berlangsung dengan baik," kata dia.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Dorong Asuransi Syariah Tak Menginduk ke Asuransi Konvensional

Menurut Ma'ruf, besarnya adopsi penggunaan teknologi digital di Indonesia beserta segala potensinya membawa peluang sekaligus tantangan.

Tak hanya untuk penyaluran bantuan dan subsidi, teknologi digital tersebut seharusnya mampu mendorong pertumbuhan industri, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Pertumbuhan teknologi digital juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pariwisata dan jasa lainnya. Peluang tersebut tentu harus dapat dimanfaatkan dengan baik," kata dia.

Baca juga: Banyak Produk Diekspor, Wapres Sebut Industri Halal di Indonesia Tidak Kecil

Dalam hal UMKM, kata dia, pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong pengembangannya perlu dilakukan sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan penguatan ekonomi kelompok masyarakat terbawah.

Apalagi saat ini hanya 13 persen saja para pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital. Jumlah tersebut hanya 8,3 juta dari 64,2 juta para pelaku UKM di Tanah Air.