Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Kompas.com - 20/10/2020, 11:27 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berkantor di Istana Bogor, Selasa (20/10/2020) hari ini.

Sementara di sekitar Istana Negara, Jakarta, elemen buruh dan mahasiswa kembali melanjutkan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Demonstrasi kali ini bertepatan dengan momen satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ribuan buruh dan mahasiswa diklaim bakal turun ke jalan mendesak Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menegaskan, Jokowi berkantor di Istana Bogor bukan untuk menghindari demonstran.

Kepala Negara memilih berkantor di Bogor hari ini karena akan menyambut Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide dan istrinya Suga Mariko.

"Kan nanti mau menyambut tamu kepala negara juga, jadi di Bogor," kata Heru kepada Kompas.com, Selasa siang.

Agenda menyambut PM Jepang itu dijadwalkan berlangsung pukul 15.45 WIB. Sementara itu, pagi tadi Jokowi memimpin rapat terbatas secara virtual terkait persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada Mei dan Juni 2021 mendatang.

Sebelumnya, Jokowi juga tak ada di Istana Negara ketika demo tolak Omnibus Law pada Kamis (8/10/2020) lalu. Saat itu Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk melihat lumbung pangan yang sudah diagendakan sebelumnya. 

Jokowi baru bicara keesokan harinya.

Baca juga: Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Transjakarta Kembali Alihkan Sejumlah Rute

Kepala Negara menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh hoaks dan disinformasi. Ia juga meminta pihak yang keberatan dengan UU itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Pada demo mahasiswa BEM SI Jumat (16/10/2020) pekan lalu, Jokowi juga tak ada di Istana Negara dan memilih berkantor di Istana Bogor. Jokowi hanya mengutus salah satu staf khusus milenial Aminuddin Ma'ruf untuk menemui demonstran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com