Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bio Farma Sebut Bisa Produksi Vaksin Covid-19 16 sampai 17 Juta Dosis per Bulan

Kompas.com - 19/10/2020, 15:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, pihaknya mampu memproduksi 16 sampai 17 juta dosis vaksin Covid-19 yang dikembangkan bersama Sinovac Biotech.

Bambang mengatakan, produksi vaksin Covid-19 bisa dilakukan setelah mendapatkan izin produksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami lakukan produksi itu kira-kira 16 sampai 17 juta per bulan (vaksin) yang bisa diproduksi," kata Bambang dalam talk show BNPB bertajuk 'Menjemput Asa Vaksin Covid-19' melalui YouTube, Senin (19/10/2020).

Baca juga: 1.620 Relawan Sudah Disuntik Calon Vaksin Covid-19

Namun, kata Bambang, persiapan produksi akan dilakukan sejak awal November dan Desember karena masih perlu dilakukan pengujian untuk memastikan kualitas dari dosis vaksin.

"Tapi uji-uji dulu sebelum dilakukan produksi, ada stability, ada politic control, semua ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menjaga mutu keamanan dari vaksinnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, seluruh bahan untuk calon vaksin Covid-19 itu akan dikirimkan secara bertahap dari Sinovac.

"Kan tidak mungkin semuanya datang kemudian diproduksi, ini datang secara bertahap tergantung dari ketersediaan atau supply dari Sinovac Biotech," pungkasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Curhat Soal Kendala Distribusi Vaksin Covid-19

Adapun sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid-19 bagi 135 juta orang pada 2021.

Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat bersama Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (12/10/2020).

"Dalam perencanaan untuk tahun 2021 itu sudah secure untuk kebutuhan 135 juta orang. Jumlah vaksin sekitar 270 juta dosis untuk 2021. Sisanya nanti terus didorong untuk 2022," kata Airlangga.

Pemerintah juga telah menetapkan kelompok sasaran prioritas yang akan didahulukan untuk mendapat vaksinasi.

Baca juga: Kemenkes Pastikan Vaksin Covid-19 untuk 9,1 Juta Orang Tersedia pada 2020

Kelompok pertama ialah tenaga medis, personel TNI dan Polri, serta orang yang bertugas dalam pelayanan publik, khususnya yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Untuk kelompok ini ditargetkan sebanyak 3,49 juta orang.

Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama di daerah, kecamatan, RT/RW yang ditarget sebanyak 5,6 juta orang.

Kemudian, tenaga pendidik, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang ditarget sebanyak 4,3 juta orang.

"Lalu aparatur pemerintah dan anggota legislatif yang akan mendapat vaksinasi sebanyak 2,3 juta orang dan penerima BPJS bantuan iuran 86,6 juta orang, dan masyarakat yang usianya antara 19 sampai 59 tahun 57,5 juta orang. Sehingga total 160 juta orang," tutur Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com