Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Vaksinasi Covid-19 Dijelaskan Detail, Jokowi: Jangan Sampai Dipelintir, Demo Lagi

Kompas.com - 19/10/2020, 12:17 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya komunikasi publik dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Jokowi tak ingin informasi soal vaksinasi ini justru dipelintir sehingga berujung penolakan masyarakat.

"Dijelaskan betul, harus detail, jangan sampai dihantam isu, dipelintir, kemudian kejadiannya masyarakat demo lagi. Karena sekarang masyarakat dalam posisi yang sulit," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Jokowi mengatakan, beberapa hal yang harus dijelaskan secara detail ke masyarakat misalnya siapa yang akan mendapat vaksin ini terlebih dahulu beserta alasannya.

Kemudian harus dijelaskan juga siapa yang akan mendapatkan vaksin secara gratis dan yang membayar.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19, Menkominfo: Jangan Sampai Ruang Publik Diisi Hoaks

Juga hal yang berkaitan dengan masalah kehalalan, harga dan distribusi. Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan komunikasi publik.

"Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak UU Cipta Kerja ini," kata dia.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang.

Adapun jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Baca juga: Belum Ada Vaksin Covid-19 yang Ampuh, Kenapa Vaksinasi Dimulai November?

Pemerintah mengakui vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini baru masuk pada tahap akhir uji klinis fase ketiga. Namun ketiga vaksin itu sudah dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritik langkah pemerintah yang sudah memfinalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan itu.

Pandu menilai, harusnya pemerintah menunggu dulu sampai ketiga kandidat vaksin itu dinyatakan lolos uji klinis. Dengan begitu, dapat diketahui secara pasti apakah vaksin itu benar-benar efektif melawan virus corona serta tidak menimbulkan efek samping.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com