Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PM Jepang Akan Berkunjung ke Indonesia Bahas Pandemi Covid-19

Kompas.com - 16/10/2020, 21:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, Perdana Menteri (PM) Jepang  akan berkunjung ke Indonesia pada 20-21 Oktober.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, PM Jepang akan membahas penanganan Covid-19 dengan Presiden Joko Widodo.

"Diperkirakan kedua pemimpin akan membahas kerja sama dalam konteks pandemi, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek bagaimana meningkatkan kerja sama ekonomi," kata Retno dalam konferensi pers virtual di tengah lawatannya ke Jenewa, Swis, Jumat (16/10/2020).

"Dan bagaimana dua negara dapat berkontribusi dalam perdamaian atau stabilitas kawasan atau dunia, termasuk dalam konteks ASEAN dan Indo-Pasifik," ucap Retno.

Baca juga: Impor RI Naik Jadi 11,56 Miliar Dollar AS, Terbesar dari Jepang

Rencana kunjungan ini sudah secara resmi disampaikan oleh Pemerintah Jepang pada Jumat ini.

Kunjungan ke Indonesia merupakan salah satu rangkaian kunjungan pertama Perdana Menteri Suga ke luar negeri.

PM Suga juga akan mengunjungi Vietnam yang tahun ini menduduki posisi sebagai Ketua ASEAN. Retno mengatakan, Indonesia menyambut hangat rencana kunjungan Suga.

Baca juga: Shinzo Abe Mundur dari PM Jepang, Ini Respons Jokowi...

Menurut dia, kunjungan ini menunjukkan komitmen Jepang untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia dan menerjemahkan kemitraan strategis yang telah dimiliki oleh kedua negara.

"Kunjungan ini juga menunjukkan spirit kerja sama yang memang harus terus dikedepankan oleh negara dunia, terutama di tengah situasi yang tidak mudah ini," kata Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com