Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Retno dan Erick Getol Diplomasi Vaksin untuk Indonesia, Ini Penjelasan Kemenlu

Kompas.com - 16/10/2020, 14:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan, pemerintah Indonesia gencar melakukan diplomasi vaksin Covid-19 lantaran World Health Organization (WHO) hanya menjatah vaksin untuk 20 persen dari total populasi Indonesia.

"Dalam platform distribusi WHO disepakati kenapa 20 persen? Karena kita tahu kemampuan produksi vaksin tidak akan bisa mengejar secepat seluruh masyarakat dunia," kata Febrian dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020).

"Oleh karena itu prinsip yang dipegang WHO adalah bukan all vaccine for all people in some countries. Tapi lebih pada some people in all contries. Jadi dalam kerangka multilateral adalah yang bisa disiapkan segitu," lanjut Febrian.

Baca juga: AS Tak Rekomendasikan Vaksin Covid-19 untuk Anak di Tahap Awal

Karena itulah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir getol berkunjung ke sejumlah negara sahabat seperti Cina, Uni Emirat Arab (UEA), dan Inggris untuk mencukupi kekurangan stok vaksin secara bilateral.

Febrian mengatakan, kerja sama bilateral dengan negara produsen vaksin diperbolehkan untuk mencukupi stok vaksin suatu negara.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki hubungan baik dengan sejumlah negara sehingga memiliki modal kuat untuk menjalin kerja sama pengadaan vaksin Covid-19 secara bilateral.

Baca juga: Eijkman Prediksi Uji Praklinis Vaksin Merah Putih Dilakukan pada November

Selain itu, stok vaksin diketahui sangat terbatas. Karena itu Indonesia harus memesan terlebih dahulu agar tak didahului negara lain, meskipun vaksin Covid-19 saat ini belum jadi lantaran masih menjalani uji klinis tahap ketiga.

"Bu Menlu dan Pak Erick kan kemana-mana tuh, ke UEA, Cina, sekarang ke Ingggris dan ke Swiss. Inilah upaya untuk menutupi kekurangan dengan kerja sama bilateral kita dengan negara lain secara langsung.

"Kita harus cepat-cepat berlomba dan tentunya keputusan suatu negara mau memberikan vaksin dilandasi hubungan bilateral yang baik. Kita memiliki aset untuk itu karena kita memiliki hubungan bilateral yang baik," lanjut Febrian.

 

Untuk diketahui saat ini Indonesia telah mendapat komitmen penyediaan vaksin dari Cina melalui Sinovac, UEA melalui G42 yang bekerja sama dengan Sinopharm, dan Inggris melalui AstraZeneca.

Saat ini kandidat vaksin dari Sinovac, G42 (Sinopharm), dan AstraZeneca tengah menjalani uji klinis tahap ketiga.

Adapun uji klinis kandidat vaksin dari Sinovac salah satunya dilakukan di Bandung, Jawa Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com