Epidemiolog Curiga Tes Covid-19 Ditekan demi Kepentingan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menduga ada upaya menekan testing Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Upaya itu dilakukan untuk menciptakan kondisi seakan-akan suatu daerah masuk zona hijau dan aman dari penularan virus.

Padahal, kata Pandu, penularan virus corona masih terjadi di seluruh Indonesia sehingga semestinya tak ada zona hijau Covid-19.

"Supaya tidak kelihatan bahwa pandemi itu menjadi tinggi, banyak petahana yang mau ikut lagi itu berusaha menekan testing," kata Pandu dalam diskusi virtual, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Positivity Rate RI Masih Tinggi, Satgas Penanganan Covid-19 Perbanyak Testing

"Sejak awal kita mau melakukan pilkada seperti itu, sehingga seakan-akan wilayah itu hijau, tapi hijaunya artifisial karena menekan jumlah testing," lanjut dia.

Kompas.com sedang berupaya mengonfirmasi kecurigaan Pandu tersebut ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Namun, belum ada jawaban resmi.

Pandu Riono melanjutkan, angka tes Covid-19 di Indonesia masih sangat rendah. Angka tes Covid-19 di Tanah Air masih kalah jauh dibandingkan berbagai negara.

Padahal, untuk dapat mengetahui penularan virus yang sesungguhnya, testing harus dilakukan secara masif.

Baca juga: Pilkada Saat Pandemi, Pemerintah Akui Partisipasi Pemilih Berpotensi Rendah

"Jadi testing kita kan sangat rendah, itu yang menjadi masalah, kalau testingnya rendah ya kasusnya rendah," ujar Pandu.

Menurut dia, selama tujuh bulan masa pandemi di Indonesia, belum terlihat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan penularan virus.

Hal ini terbukti dari kurva pandemi yang masih terus naik. Diprediksi, penularan masih akan terjadi beberapa waktu ke depan, bahkan hingga hari pemungutan suara Desember 2020.

Baca juga: Rasio Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Tinggi, padahal Testing Bermasalah

Pandu pun mengaku heran lantaran rencana penyelenggaraan pilkada tak disertai dengan upaya masif untuk menekan angka penularan virus.

"Saya bingung, ketika kita sudah punya agenda nasional pilkada, misalnya kita harus terkendali Agustus. Tapi enggak ada target karena nggak ada plan of action," kata dia.

Menurut Pandu Riono, semestinya pemerintah meningkatkan upaya testing, pelacakan dan isolasi bagi mereka yang terinfeksi Covid-19.

Rencana penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, kata dia, harus diikuti dengan jaminan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat.

Baca juga: Kampanye di Masa Pandemi, Paslon di Pilkada Mataram Buat Komik agar Visi Misi Mudah Dipahami

"Kondisi aman itu adalah prasyarat untuk pilkada yang berkualitas. Kalau belum aman, kalau dipaksakan mungkin bisa terjadi, pilkada terselenggaran tapi pertanyaan berikutnya ini kah pilkada yang menjadi tujuan kita," ucap Pandu Riono.

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.