Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Prabowo Tegaskan RI Tak Tergabung Aliansi Negara Mana Pun

Kompas.com - 13/10/2020, 10:52 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tak ingin terlibat dalam aliansi negara manapun dalam menjalankan kebijakannya di dunia internasional.

Hal itu sehubungan dengan upaya Prabowo melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menhan.

"Indonesia kan menganut politik bebas aktif, kita tidak mau terlibat dalam aliansi-aliansi, kita mau bersahabat sama semua negara," ujar Prabowo dalam video yang dirilis DPP Gerindra, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Prabowo: Salah Kalau Menhan Banyak Bicara

Dalam kebijakan politik luar negeri, sebagai Menhan Prabowo memegang teguh prinsip berpolitiknya, yakni seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.

Karena itu, Prabowo menegaskan Indonesia tetap berhubungan baik dengan semua negara.

Kendati demikian, mantan Danjen Kopassus TNI AD itu mengaku ada tantangan tersendiri ketika Indonesia tak bergabung dengan suatu aliansi.

Tantangan itu berupa bagaimana Indonesia mengandalkan kemampuan negara sendiri ketika terjadi sebuah ancaman.

"Kalau kita diancam atau kita mau diganggu, kita harus bergantung pada diri sendiri. Kalau negara kecil lain kan mereka bikin sekutu, kalau diancam perang dia bisa dapat perlindungan," kata dia.

Untuk itu, tambah Prabowo, Indonesia harus percaya diri terhadap kekuatan yang dimilikinya.

"Kita hanya bisa percaya pada kekuatan kita sendiri berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena itu selalu argumen saya, Indonesia harus jadi negara kuat dalam segi pertahanan," terang dia.

Baca juga: Prabowo: Kita Coba Dulu UU Cipta Kerja, Jika Tidak Bagus Bawa ke MK

Diketahui, Prabowo beberapa kali melakukan lawatan ke Luar Negeri. Mulai dari Turki hingga Rusia.

Terbaru, Prabowo akan melawat ke Amerika Serikat pada 15 Oktober hingga 19 Oktober 2020.

Lawatan itu dalam rangka memenuhi undangan Menhan AS Mark Esper guna membicarakan hubungan bilateral kedua negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com