Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Pastikan UU Tak Bertentangan dengan Konstitusi dan Kehendak Rakyat

Kompas.com - 13/10/2020, 08:54 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat bahwa upaya pertumbuhan ekonomi, seperti melalui peningkatan investasi, perlu dilakukan pemerintahan suatu negara.

SBY mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, dia mengatakan upaya tersebut harus diiringi pula dengan langkah-langkah yang baik dan terukur.

Baca juga: Prabowo Yakin Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja Dibiayai Asing

"Pasti Demokrat juga setuju jika negara sekarang ini ke depan punya undang-undang yang bertujuan membuat ekonomi tumbuh dengan baik, investasi berjalan, lapangan kerja tercipta. Dengan catatan niat yang baik itu, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tentu ada rambu-rambunya," kata SBY melalui sebuah video wawancara yang diunggah di akun Facebook resminya, Senin (12/10/2020).

SBY mengatakan, selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI, ia pun bekerja keras demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasilnya, kata dia, di masa pemerintahannya angka pengangguran turun, kemiskinan turun, dan PDB naik hingga 400 persen.

"Dulu kalau kami tidak berupaya menggalakkan investasi, ya tidak mungkin ekonomi tumbuh relatif tinggi, pengungguran turun, kemiskinan turun, GDP naik 400 persen, pendapatan per kapita naik 350 persen," katanya.

Karena itu, SBY mengaku memahami tujuan pemerintah saat ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia kembali menegaskan suatu undang-undang mesti dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Baca juga: Kontras Duga Penetapan Tersangka Hoaks UU Cipta Kerja untuk Bungkam Publik

Menurutnya, harus dipastikan undang-undang yang dibuat pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi dan kehendak rakyat.

"Setiap UU pastikan tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak menabrak UU lain yang dianggap masih bagus, tidak bertentangan dengan kehendak rakyat secara keseluruhan,"

Menurut SBY, setiap UU diharapkan bisa mengakomodasi semua pihak yang diatur dalam ketentuannya. Untuk UU Cipta Kerja, seluruh pihak, seperti pebisnis, para pekerja dan rakyat bisa merasakan manfaatnya.

"Pecinta lingkungan diperhatikan harapan dan tuntutannya. Everybody wins," ucap SBY.

"Itu undang-undang yang baik. Itu solusi yang baik jika ingin meningkatkan investasi sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com