Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE 11 Oktober: 1.622 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 70,7 Persen Sembuh

Kompas.com - 11/10/2020, 11:12 WIB
Devina Halim,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.622 warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dinyatakan positif terpapar Covid-19 hingga Minggu (11/10/2020) pukul 08.00 WIB.

Dari jumlah tersebut, data Kementerian Luar Negeri menunjukkan, sebesar 70,7 persen atau setara 1.147 orang telah dinyatakan sembuh.

"Total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 1.622 yaitu, 1.147 sembuh, 149 meninggal dan 326 dalam perawatan," tulis Kemenlu di akun Twitter resminya, Minggu.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Bantu WNI di Luar Negeri yang Terinfeksi Covid-19

Dibandingkan data pada Sabtu (10/10/2020) kemarin, terjadi penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak satu orang di Amerika Serikat.

Kemudian, pasien sembuh juga bertambah dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu terjadi di Korea Selatan sebanyak satu WNI.

Sementara, jumlah pasien meninggal tidak mengalami perubahan dibanding data pada Sabtu kemarin.

Berikut rincian 1.622 WNI yang terkonfirmasi positif Covid-19 di luar negeri hingga 11 Oktober 2020:

1. Aljazair: 3 WNI (stabil)

2. Amerika Serikat: 105 WNI (78 sembuh, 8 stabil, 19 meninggal)

3. Arab Saudi: 258 WNI (55 sembuh, 105 stabil, dan 98 meninggal)

4. Australia: 3 WNI (sembuh)

5. Azerbaijan: 1 WNI (sembuh)

6. Bahrain: 1 WNI (sembuh)

7. Bahama: 1 WNI (stabil)

8. Bangladesh: 1 WNI (stabil)

9. Belanda: 9 WNI (5 sembuh, 4 meninggal)

10. Belgia: 5 WNI (4 sembuh, 1 stabil)

11. Brunei Darussalam: 6 WNI (5 sembuh, 1 stabil)

12. Ceko: 7 WNI (2 sembuh, 5 stabil)

13. Chile: 1 WNI (stabil)

14. Ekuador: 1 WNI (sembuh)

15. Ethiopia: 5 WNI (sembuh)

16. Filipina: 32 WNI (29 sembuh, 3 stabil)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com