Kejagung Periksa Satu Saksi dan Dua Tersangka Korporasi Terkait Kasus Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa satu saksi dan dua tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya, Jumat (9/10/2020).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, pemeriksaan ini bertujuan mengungkap peran para saksi dan kaitannya dalam jual-beli saham pada PT Asuransi Jiwasraya.

"keterangannya dianggap perlu untuk mengungkap sejauh mana peran para saksi dalam menjalankan perusahaannya dan kaitannya dengan jual beli saham dari pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terjadi di Bursa Efek Indonesia," kata Hari dalam siaran pers, Jumat.

Baca juga: Periksa 13 Saksi Kasus Jiwasraya, Ini yang Disasar Kejagung

Hari menuturkan, saksi yang diperiksa ialah Head of Compliance PT OCBC Sekuritas M Kholidin. Sedangkan, dua tersangka korporasi yang diperiksa yakni PT Prospera Asset Management dan PT Pan Arcadia Capital.

PT Prospera Asset Management diwakili oleh Yosep Chandra selaku Direktur Utama PT Prospera Asset Management dalam pemeriksaan hari ini.

Sementara, PT Pan Arcadia Capital diwakili Irawan Gunari selaku Presiden Director PT Pan Arcadia Capital.

Baca juga: Kejagung Periksa Dirut Jiwasraya sebagai Saksi Dugaan Korupsi

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 13 perusahaan manajer investasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pengembangan penyidikan, maka pada hari ini ditetapkan 13 korporasi sebagai tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2020).

Korporasi tersebut yakni PT DM atau PT PAJ, PT OMI, PT PPI, PT MD, PT PAM, PT MNC Asset Manajemen, PT MAM, PT GAP Capital, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TFI, dan PT SAM.

Para korporasi disangka melanggar Pasal 2 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Kejaksaan Agung menjerat korporasi tersebut dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang.