PBNU: Upaya Menarik Investasi Harus Disertai Perlindungan Hak-hak Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirajd mengatakan, upaya menarik investasi harus tetap mengedepankan perlindungan hak-hak pekerja.

Hal ini ia katakan terkait banyaknya penolakan terhadap Undang-undang (UU) Cipta Kerja karena dianggap merugikan pekerja dan buruh.

"Upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Akademisi: UU Cipta Kerja Picu Hak Buruh Diambil Perusahaan

Said menilai, pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel yang diwujudkan dengan perluasan sistem pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) dan alih daya akan merugikan mayoritas tenaga kerja.

Sebab, menurut dia, pekerja dengan kemampuan terbatas masih mendominasi.

NU, lanjut Said, juga memahami kerisauan para buruh dan pekerja terhadap Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terutama terkait penghapusan jangka waktu paling lama tiga tahun bagi pekerja PKWT yang meningkatkan risiko pekerja menjadi pekerja tidak tetap sepanjang berlangsungnya industri.

Baca juga: Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Pengurangan Hak Buruh di Tengah Wabah Covid-19

"Pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor, tetapi merugikan jaminan hidup layak bagi kaum buruh dan pekerja," ujarnya.

Said juga menyayangkan proses legislasi UU Cipta Kerja yang terburu-buru.

Padahal, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja yang mencakup 79 UU diperlukan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian dan partisipasi yang luas dari semua pihak.

Baca juga: Perjuangan Buruh Menolak UU Cipta Kerja yang Dinodai Perusakan...

Ia juga menilai pengesahan UU Cipta Kerja terutama di masa pandemi Covid-19 dan menimbulkan penolakan dari masyarakat adalah bentuk praktik kenegaraan yang buruk.

"Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktek kenegaraan yang buruk," ucap dia.

Untuk diketahui, UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Pengesahan itu mendapat penolakan dari para buruh dan mahasiswa. Mereka pun menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (8/10/2020).