Diadang Polisi, Buruh Tegaskan Tetap Akan Gelar Aksi di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Azis menuturkan, aliansi serikat buruh mendapat pengadangan saat akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Aliansi aksi tersebut terdiri dari Buruh Bekasi Melawan (BBM), Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3), dan Gerakan Buruh Jakarta (GBJ).

"Jadi hari ini adalah aksinya aliansi Banten, Jakarta, Bekasi, mereka diblokade oleh polisi yang mau ke DPR," ujar Azis saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Buruh Demo Tolak RUU Cipta Kerja di DPR, Petugas Damkar Turut Bersiaga

Azis menjelaskan, ribuan buruh tersebut menggelar aksi di DPR setelah sebelumnya beredar rumor adanya rapat paripurna yang membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Azis menegaskan, pihaknya tetap akan menaati konsep perjuangan mengenai penolakan terhadap RUU Cipta Kerja kendati mendapat intervensi dari aparat kepolisian.

Oleh karena itu, jika DPR tetap ngotot menggelar rapat paripurna, buruh akan melakukan mogok kerja nasional pada Selasa (6/10/2020).

"Kami tetap dengan sesuai konsep awal untuk besok kita akan melakukan mogok nasional sepanjang DPR RI tidak membatalkan RUU Cipta Kerja," tegas dia.

Baca juga: 4 Serikat Buruh Pilih Tak Ikut Mogok Kerja Tolak RUU Cipta Kerja

Untuk diketahui, berbagai organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi-aliansi Daerah menyerukan aksi mogok nasional pada 6, 7, dan 8 Oktober 2020.

Puncaknya, pada 8 Oktober akan digelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR RI dan pemerintah daerah masing-masing kota.

"Pada 6, 7, 8 Oktober 2020 ini Gebrak dan seluruh aliansi dan jaringan di wilayah Indonesia menyerukan aksi nasional pemogokan umum rakyat Indonesia," kata Perwakilan Gebrak yang juga Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, dalam konferensi pers daring, Minggu (4/10/2020).