Ketua MPR Minta TNI Perkuat Peran Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta TNI memperkuat perannya dalam menangani Covid-19. Menurut Bambang, hal itu menjadi momentum dalam peringatan HUT TNI ke-75.

‘’Peringatan HUT TNI tahun ini diperingati ketika bangsa dan negara berada di zona resesi ekonomi dan di tengah Pandemi Covid-19. Karena itu, baik resesi maupun Pandemi Covid-19 harus ditangani dengan penuh kebijaksanaan agar ketahanan dan stabilitas nasional terjaga," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2020)

"Sebagai salah satu unsur kekuatan bangsa, TNI wajib tampil dan mengambil bagian dalam keseluruhan proses penyelesaian dua masalah itu,’’ lanjut Bambang.

Baca juga: Rayakan HUT TNI AU Terakhir sebagai Prajurit Aktif, Ini Pesan KSAU untuk Generasi Penerus

Ia menambahkan Pulau Jawa masih mencatatkan penambahan kasus baru dalam jumlah yang besar. Hingga Minggu (4/10/20), jumlah pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 303.498 orang, dengan kenaikan per hari lebih dari 3.900 kasus baru.

Untuk itu, ia berharap efektivitas peran dan fungsi TNI untuk mendorong kepatuhan masyarakat mematuhi protokol kesehatan harus terus dimaksimalkan. Dengan demikian, target menurunkan jumlah kasus Covid-19 bisa segera terwujud.

Bambang menambahkan, dengan jumlah kasus Covid-19 yang minim, upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi bisa segera dimulai.

Baca juga: Panglima TNI: Drone CH4 Jadi Pembeda HUT TNI ke-74 dengan Sebelumnya

Menurut dia, hal itu mempersulit upaya pemulihan ekonomi nasional. Resesi ekonomi tidak bisa dihindari ketika peningkatan kasus Covid-19 di dalam negeri semakin tinggi. Karena itu, ia mengatakan kecenderungan peningkatan kasus Covid-19 harus bisa dihentikan.

‘’Untuk mewujudkan sinergi yang kuat dan produktif, saya menyarankan agar para Panglima Daerah Militer meningkatkan koordinasi dengan semua pemerintah daerah di pulau Jawa," kata Bambanh.

"Semua harus sepakat bahwa potensi penularan Covid-19 harus bisa dimininalisasi. Dari kesepakatan itu, akan muncul kebijakan dan langkah yang seragam dalam mendorong kepatuhan masyarakat mematuhi protokol kesehatan,’’ lanjut politisi Partai Golkar itu.