JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di rumah dinas, Jumat (2/10/2020).
Dalam pertemuan tersebut, Ma'ruf menerima laporan dari Luhut tentang perkembangan vaksin Covid-19.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, Luhut datang bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.
Dalam pertemuan itu, menurut Masduki, dilaporkan bahwa vaksin akan segera didatangkan ke Indonesia dalam waktu dekat.
Baca juga: Pemerintah Sebut UEA Sediakan 10 Juta Vaksin Covid-19 untuk Indonesia
"Yang pertama, vaksin itu akan datang tak lama lagi. Sekitar bulan November, mereka akan berangkat ke China untuk melakukan pengecekan terhadap vaksin yang akan dikirim ke Indonesia," ujar Masduki kepada wartawan, usai pertemuan.
Ia mengatakan, pada tahap pertama diperkirakan akan datang sebanyak 3 juta vaksin.
Namun 3 juta vaksin tersebut diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan orang-orang yang selama ini berhadapan langsung dengan petugas penanganan pandemi Covid-19.
"Baru berikutnya akan datang secara bergelombang, sangat banyak," kata dia.
Selain itu, Luhut juga melaporkan tentang kehalalan vaksin yang dikembangkan bersama perusahaan farmasi China, Sinovac tersebut.
Dengan demikian, Wapres Ma'ruf pun menjelaskan beberapa hal penting terkait kehalalan vaksin tersebut.
"Vaksin itu kalau halal ya bagus tidak ada problem, tetapi kalau tidak halal, tidak masalah karena itu dalam kondisi darurat sehingga tidak masalah dipakai juga," kata dia.
Oleh karena itu, pemerintah juga akan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk turut serta kunjungan ke China guna melakukan verifikasi awal.
Tidak hanya tim fatwa tetapi juga tim dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI.
Baca juga: Ahli Ingatkan Vaksin Corona Tak Akan Membuat Kehidupan Kembali Normal dalam 6 Bulan
"Tapi itu (kehalalan) tak akan menjadi hambatan apa-apa, karena kalau halal alhamdulillah prosesnya begitu saja. Kalau tidak halal pun tidak masalah karena darurat sehingga diperbolehkan. Jadi ini tak akan menghambat apapun. Itulah yang dijelaskan oleh Wapres," kata dia.
Tak hanya itu, laporan Menteri Kesehatan terkait kesiapan vaksinasi agar dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran juga di terima oleh Wapres Ma'ruf.
Sebab, kata dia, persoalan vaksinasi ini akan menyangkut banyak orang sehingga harus ada tim khusus yang menanganinya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.