Wapres Harap Reformasi Birokrasi Polri Beri Pelayanan Publik Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap reformasi birokrasi di tubuh Polri dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat.

Termasuk Polri yang semakin profesional, humanis, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta terpercaya.

"Reformasi birokrasi Polri perlu terus dilanjutkan, bahkan dipercepat sehingga harapan terwujudnya postur Kepolisian RI yang semakin profesional, humanis, bebas KKN dan terpercaya dapat segera terlaksana," ujar Ma'ruf dalam seminar Sespimti Polri Dikreg ke-20 Tahun 2020, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Beri Pelajaran tentang Perlunya Percepat Reformasi Birokrasi

Menurut Ma'ruf, reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparat Polri agar mampu memanfaatkan teknologi dan berinovasi. Sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan negara. 

Ma'ruf mengatakan, di masa saat ini, tuntutan tugas dan fungsi Polri harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan inovasi.

Dengan demikian, melalui reformasi birokrasi, organisasi Polri pun dituntut untuk lebih lentur dan responsif menjawab kecepatan perubahan.

Terutama, kata dia, untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat.

Apalagi saat ini sudah memasuki perkembangan teknologi digital 4.0, sehingga masyarakat menuntut layanan Polri yang smart dan profesional.

Utamanya yang mampu menghadapi tantangan dan perkembangan masyarakat era digital yang semakin kompleks.

Ma'ruf pun mengapresiasi salah satu kinerja Polri dalam melayani masyarakat yang telah mengedepankan inovasi dengan memanfaatkan teknologi.

Antara lain pelayanan masyarakat seperti E-Samsat, SIM Online, SKCK Online, Smart SIM, E-Tilang dan masih banyak lagi.

"Inovasi seperti ini tentunya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Polri Antisipasi Pelanggaran Pilkada dan Jaga Netralitas

Namun di sisi lain, Ma'ruf juga meminta Polris mewaspadai kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dengan modus yang semakin canggih dan mengancam keamanan serta ketertiban.

Beberapa kejahatan tersebut seperti kejahatan siber, transaksi keuangan ilegal, penipuan, pencurian data pribadi dan penyebaran berita bohong.

"Bahkan para teroris dan kelompok ekstrem pun telah memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan rekrutmen, pelatihan dan operasi kejahatannya," ucap dia.