Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Wapres: Lulusan Perguruan Tinggi Diharapkan Makin Tangguh

Kompas.com - 02/10/2020, 10:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung penuh kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Ma'ruf mengatakan, program tersebut diharapkan dapat menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang tangguh dan relevan dengan kebutuhan zaman.

"Saya sepakat dan mendukung kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara Dies Natalis Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat (NTB), secara daring, Jumat (2/10/2020).

"Kebijakan ini diharapkan agar lulusan perguruan tinggi nantinya semakin tangguh, memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan zaman," sambungnya.

Baca juga: Membingkai Keberagaman dalam Semangat Kampus Merdeka

Ia mengatakan, mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur, dan ulet.

Mereka juga nantinya harus memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi setelah lulus.

Apalagi, kata dia, visi dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diutamakan untuk membekali mahasiswa tambahan pengetahuan dan keterampilan di luar keilmuan dasarnya.

"Hal tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa ketika lulus nanti. Ketika mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih mata kuliah di luar program studi utama yang sesuai minatnya, diharapkan mereka lebih kreatif dan bertanggung jawab terhadap pilihannya," kata dia.

Baca juga: Merdeka Belajar–Kampus Merdeka: Antara Peluang dan Tantangan

Menurut Ma'ruf, dengan kebijakan Merdeka Belajar, Indonesia dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berpikir out of the box serta memiliki keterampilan ganda.

Ia mencontohkan, dengan kebijakan tersebut, Indonesia dapat menghasilkan insinyur yang memiliki kemampuan lain seperti desain grafis di samping kemampuan tekniknya.

Kemampuan lain itu, kata dia, dapat bermanfaat untuk mendukung kemampuan tekniknya.

Contoh lainnya adalah pengetahuan sosiologi yang berguna bagi para arsitektur dalam menerjemahkan kondisi sosial dalam disain teknisnya.

"Untuk mewujudkan visi dari kebijakan tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh elemen perguruan tinggi termasuk, Unram. Tenaga pengajar harus lebih siap, pilihan program studi yang relevan dengan perkembangan dan sesuai kebutuhan industri dan masyarakat juga harus dikembangkan," kata dia.

Baca juga: Kemendikbud Luncurkan Logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya

Termasuk juga pemanfaatan teknologi yang menurutnya harus diadopsi dengan skala dan takaran yang pas, serta proses belajar mengajar yang harus dibuat lebih dinamis.

Adapun kebijakan Kampus Merdeka merupakan salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar.

Peluncuran program Kampus Merdeka disampaikan Mendikbud Nadiem kepada media dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Membangun Narasi Bersama Akselerasi Pemulihan Ekonomi lewat Kampus Merdeka

"Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya," ujarnya.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah ataupun undang-undang," lanjut Nadiem.

Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com