Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Kompas.com - 01/10/2020, 21:17 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti kinerja anggota DPR RI periode 2019-2024 dalam satu tahun terakhir.

Lucius mengatakan, terdapat sejumlah catatan guna mengevaluasi posisi DPR sebagai wakil rakyat khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19.

Ia menilai, DPR cenderung gagal dalam memberi sumbangsih bagi penanganan pandemi. Semua kebijakan selama pandemi, kata Lucius, ada pada pemerintah.

"DPR terlihat hanya pengikut, bukan lembaga yang menentukan dengan peran menjadi penyeimbang pemerintah," kata Lucius dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Lucius mencontohkan, saat DPR mendukung pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020.

Padahal, banyak masukan dari kelompok masyarakat, tokoh dan organisasi masyarakat agar pelaksanaan pilkada kembali ditunda.

"Keputusan DPR melawan masukan berbagai pihak yang menginginkan penundaan pilkada demi mencegah potensi penularan baru virus Covid 19. Sebagai wakil rakyat, DPR enggan membawa suara penolakan warga atas pelaksanaan pilkada dan memilih untuk mendukung keinginan pemerintah," ujar dia.

Lucius juga menilai, tak adanya respons serius DPR, saat pemerintah pertama kali mengumumkan kasus positif Covid-19 pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Formappi Sebut Kinerja DPR Tak Bertumpu pada Sosok Ketua

Hal ini dilihat dari keputusan DPR yang justru menunda rapat paripurna pembukaan masa persidangan III yang dijadwalkan pada 23 Maret 2020.

"Idealnya, DPR menggelar Rapat Paripurna Luar Biasa untuk membicarakan kebijakan yang harus diambil dalam membantu pemerintah menghadapi situasi pandemi," ucap dia.

Lucius sekaligus mengkritik agenda kerja parlemen di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanjutkan pembahasan RUU yang cenderung tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Lucius mengatakan, DPR mengebut, pembahasan RUU Cipta Kerja seiring dengan meningkatnya jumlah kasus Covid-19. Padahal, RUU tersebut tidak dirancang untuk mengatasi efek pandemi.

Bahkan, kata Lucius, DPR menyelesaikan RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Bea Meterai, RUU Minerba di tengah pandemi.

Baca juga: Hasilkan 84 UU, Kinerja DPR Dinilai Kalah Jauh dari Periode Sebelumnya

"Akan tetapi menomorduakan upaya penanganan pandemi demi menyelesaikan RUU-RUU ini tentu bukan sesuatu yang pantas. Keselamatan rakyat harusnya menjadi yang pertama dan utama bagi DPR," tutur dia.

Lebih lanjut, Lucius mengatakan bahwa peran DPR dalam membahas anggaran mestinya terlihat pada upaya menginisiasi peruntukan anggaran negara untuk penanganan pandemi.

Namun, saat presiden memastikan anggaran untuk penanganan pandemi melalui Perppu Nomor 1 tahun 2020, DPR justru mempersoalkan klausul dalam Perppu tersebut yang dianggap mengabaikan peran mereka.

"Yang pada akhirnya Perppu tersebut dengan mulus diterima DPR menjadi UU," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com