Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk tidak mengganggu stabilitas politik nasional.

"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Moeldoko mengatakan, KAMI adalah kelompok yang diisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.

Pemerintah pun tidak akan melarang berbagai kelompok atau gerakan yang diciptakan masyarakat.

Baca juga: Gatot Nurmantyo: KAMI Bukan Alat buat Nyapres, kalau Jadi Partai, Saya Keluar

Pemerintah justru terbuka dengan berbagai kritik dan masukan yang datang dari kelompok itu. Sebab, hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan," kata dia.

Namun, mantan Panglima TNI ini juga menegaskan, negara juga mempunyai perhitungan dalam menempatkan antara demokrasi dan stabilitas.

"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspons berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," ujarnya.

Baca juga: Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

KAMI adalah gerakan yang diinisiasi sejumlah tokoh seperti mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dini Syamsuddin, dan Ketua Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 Rochmad Wahab.

Gerakan ini dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada 18 Agustus 2020 atas keprihatinan melihat kondisi bangsa saat ini.

Baru-baru ini, KAMI menggelar acara di sejumlah daerah seperti Surabaya dan Karawang, namun mendapat penolakan massa serta dibubarkan aparat kepolisian.

Polisi beralasan acara yang digelar KAMI tidak berizin dan dianggap bisa menjadi sarana penyebaran Covid-19.