Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: Pemerintah Yakin Pilkada Bisa Jadi Alat Melawan Covid-19...

Kompas.com - 23/09/2020, 15:35 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, Pilkada 2020 dapat menjadi instrumen dalam melawan wabah virus corona (Covid-19).

Hal tersebut disampaikan Akmal Malik dalam diskusi bertajuk 'Pilkada: Ditunda atau Lanjut?' yang digelar Forum Diskusi Denpasar Duabelas secara daring, Rabu (23/9/2020).

"Kondisi pandemi Covid-19 memang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Tapi dari awal ketika sepakat meneruskan tahapan, kami sudah sampaikan ke penyelenggara dan DPR bahwa pemerintah yakin pilkada bisa jadi instrumen, alat untuk melawan Covid-19 sepanjang settingan-nya tepat," ujar Akmal.

Akmal mengatakan, setting yang dimaksud adalah seluruh protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan seluruh pihak dengan disiplin dan patuh.

Baca juga: Mendagri: Bakal Paslon yang Tak Lolos di Pilkada Jangan Picu Aksi Kekerasan

Meskipun demikian, pihaknya juga mengaku sangat memahami kondisi masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan tersebut.

Hal itu pun menjadi salah satu penyebab kekhawatiran pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang akan membentuk klaster baru saat banyak orang tak mematuhi protokol kesehatan.

"Tapi di sisi lain, kita butuh instrumen bersama. Ini pandemi yang tidak terjadi di satu daerah saja, tapi seluruh Indonesia. Ini pandemi yang sangat cepat penyebarannya sehingga dibutuhkan gerakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk bergerak bersama-sama," kata Akmal.

Menurut Akmal, pelaksanaan pilkada dengan pengelolaan yang tepat dan terukur secara baik justru akan membantu memerangi Covid-19.

Pilkada dinilainya merupakan instrumen tepat untuk melawan Covid-19 tersebut apabila pengelolaannya pun tepat.

"Kita butuh masker, hand sanitizer, cuci tangan, berbagai banyak hal. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk mau melaksanakan ini? Ada event pilkada, ini event yang bisa mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Baca juga: Penetapan Paslon dalam Pilkada Solo Tak Dihadiri Gibran dan Lawannya

Apalagi dengan banyaknya pasangan calon kandidat di pilkada, kata dia, pemerintah, penyelenggara dan DPR bisa mendorong mereka untuk menyamakan ide bahwa saat ini harus fokus memerangi Covid-19 dan segala dampaknya.

Apabila hal tersebut bekerja, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa dan dahsyat untuk menggerakkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Namun saat ini banyak pihak yang mendesak agar pilkada tersebut ditunda karena meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com