Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

Kompas.com - 18/09/2020, 18:28 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menilai, testing virus corona atau Covid-19 yang dilakukan pemerintah belum merata.

Hal ini dikatakan terkait semakin banyaknya daerah yang mengalami penambahan kasus harian Covid-19 di atas 100 kasus dalam waktu sehari.

"Masalahnya adalah testing yang tidak merata," kata Miko kepada Kompas.com, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Dari 1.000 Penumpang Pesawat, Hanya 90 Orang Tes Swab Gratis di Bandara Minangkabau

Miko pun menyarankan pemerintah untuk menambah kapasitas testing untuk bisa mendeteksi Covid-19.

Sebab, menurut dia, testing adalah salah satu kunci dari pengendalian Covid-19 di Indonesia.

"Jadi lakukan tes yang sebanyak-banyaknya di daerah provinsi yang sedikit dan kemudian lakukan intervensi yang sesuai dengan kondisi daerah," ujar Miko.

Diketahui, berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada Jumat (18/9/2020) tercatat ada 10 provinsi yang mengalami penambahan kasus harian Covid-19 di atas 100 kasus dalam waktu sehari.

Adapun 10 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dengan 1.028 kasus, Jawa Timur 527 kasus, Jawa Barat 288 kasus.

Baca juga: Empat Kali Tes Swab, Kepala BPBD Babel Masih Positif Covid-19

Kemudian Riau 195 kasus, Jawa Tengah 420 kasus, Kalimantan Timur 167 kasus, Aceh 160 kasus, Kepulauan Riau 286 kasus, Papua Barat 122 kasus dan Bali 199 kasus.

Secara keseluruhan, pada Jumat ini, terdapat 3.891 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Hal itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 236.519 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com