Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Direktur PT HTK Taufik Agustono Didakwa Menyuap Bowo Sidik Rp 2,7 Miliar

Kompas.com - 16/09/2020, 14:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur PT Humpus Transportasi Kimia (PT HTK) Taufik Agustono didakwa menyuap mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Dakwaan tersebut dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2020).

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang sebesar USD 163.733 (Rp 2,4 miliar) dan Rp 311.092.932," demikian bunyi surat dakwaan JPU KPK.'

Baca juga: Pengembangan Kasus Bowo Sidik, KPK Selesaikan Penyidikan Direktur PT HTK

JPU KPK mengungkapkan, uang tersebut diberikan Taufik bersama Asty Winasti selaku Manajer Marketing PT HTK kepada Bowo Sidik melalui anak buah Bowo, Indung Andriani.

Suap tersebut diberikan agar Bowo Sidik membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan dan/atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog).

Perkara ini bermula ketika kontrak kerja sama pengangkutan amoniak antara PT HTK dan PT Kopindo Cipta Sejahtera (PT KCS), anak perusahaan Petrokimia Gresik, diputus pada 2015 dan pengangkutan amoniak tersebut dialihkan ke PT Pilog.

Taufik kemudian meminta Asty mencari solusi karena PT HTK merasa keberatan atas pemutusan kontrak itu

Asty kemudian menghubungi Steven Wang, pemilik Tiga Macan. Steven menyarankan agar Asty berkonsultasi dengan Bowo Sidik selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan BUMN dan dapat membantu keinginan Taufik.

Pada Oktober 2017, Asty bersama Steven dan seorang bernama Rahmad Pambudi pun bertemu dengan Bowo Sidik.

Dalam pertemuan itu, Asty meminta bantuan Bowo Sidik agar PT Pilog menggunakan kapal MT Griya Borneo yang dikelola PT HTK sedangkan kapal MT Pupuk Indonesia milik PT Pilog akan ciraikan pasarnya.

"Atas penyampaian Asty Winasty tersebut Bowo Sidik Pangarso bersedia membantu, untuk itu ia meminta kronologis kerjasama sebelumnya dan progress hubungan kerja antara PT HTK dan PT Pilog," kata JPU KPK.

Baca juga: Pengembangan Kasus Bowo Sidik, KPK Jadwalkan Periksa Tersangka Taufik Agustono, Direktur PT HTK

Taufik pun menyepakati hasil pertemuan tersebut dan meminta Asty untuk mencarikan penyewa untuk kapal milik PT Pilog.

Sementara, Bowo Sidik menemui sejumlah pihak agar membatalkan kontrak PT KCS dengan PT HTK supaya kapal MT Griya Borneo dapat kembali digunakan.

Seiring waktu berjalan, lobi-lobi dan pertemuan terus dilakukan. Asty pun menyampaikan bahwa Bowo Sidik akan mendapat jatah bila keinginan PT HTK terwujud.

Bowo Sidik akhirnya menyetujui commitment fee sebesar 1,5 dollar AS per metrik ton yang akan dibayar setelah PT HTK menerima pembayaran dari PT Pilog.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com