Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta PSBB Total, Anies Diminta Tidak Plin-plan Lagi

Kompas.com - 12/09/2020, 08:56 WIB
Ihsanuddin,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kesehatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Edi Prasetyo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kali ini lebih serius memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak mengulangi kesalahan seperti PSBB yang lalu.

“Jakarta terpaksa kembali menerapkan PSBB karena kegagalan Pemprov sendiri menerapkan aturan PSBB secara konsisten. Salah satunya terlihat dari diizinkannya kerumunan untuk kegiatan demo, orasi dan deklarasi," ujar Edi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).

"Yang salah ya Pemprov sendiri," tambah dia.

Baca juga: Jakarta PSBB Total, Bupati Bogor Perketat Wisatawan di Kawasan Puncak

Edi menegaskan PSBB Jakarta kali ini harus dilaksanakan sampai tuntas. Pemprov diminta tidak buru-buru melakukan pelonggaran.

“Jangan plin-plan, jangan sebelum terasa manfaatnya sudah direlaksasi, nanti diberlakukan lagi tiba-tiba. Rakyat bingung, tenaga kesehatan juga bingung, serta justru membahayakan," kata lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut.

Edi juga menilai lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah daerah sebagai penyebab gagalnya penanganan pandemi Covid-19. Menurut dia, harusnya Anies bisa berkoordinasi dengan wilayah penyangga Ibu Kota.

“Jakarta itu secara fungsional tidak bisa dipisahkan dari Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu Pemprov DKI harusnya lebih proaktif konsultasi ke mereka, seperti di zaman Gubernur sebelumnya. Seharusnya rencana Pemprov DKI yang berdampak kepada wilayah penyangga dikoordinasikan terlebih dahulu", sambung Eddy.

Baca juga: Minta Anies Konsultasi dengan Pusat soal PSBB, Ridwan Kamil: Hampir Rp 300 Triliun Lari gara-gara Statement

Ia juga menyoroti besarnya anggaran pemerintah yang diperlukan untuk penanganan pandemi.

“Jangan sampai uang tersebut kembali terbuang percuma. Belum lagi beban ekonomi rakyat," ujar Edi.

Sementara itu, Juru Bicara PKPI Sonny Tulung berharap masyarakat DKI Jakarta bisa terus mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Sonny menilai kunci keberhasilan penanganan pandemi adalah kepatuhan masyarakat.

“Kuncinya adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Hindari kerumunan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak aman satu meter," kata dia.

Ia sekaligus menyampaikan keprihatinan PKPI atas banyaknya jumlah korban, termasuk dari tenaga kesehatan.

“Jangan lupakan pengorbahanan tenaga kesehatan. Mereka pejuang garis depan dan sekaligus Pertahanan akhir perlawanan Indonesia melawan virus Corona," kata dia.

Baca juga: Aturan Belum Jelas, Bima Arya Pertanyakan SIKM Jakarta jika PSBB Total Diterapkan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com