Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evi Novida Positif Covid-19, Ketua KPU Harap Tak Ada Kekhawatiran Terkait Pilkada

Kompas.com - 10/09/2020, 14:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berharap masyarakat tak khawatir terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020, pasca salah seorang Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, dinyatakan positif Covid-19.

Arief yakin Pilkada tak akan menjadi penularan virus corona, sepanjang masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Tentu saya berharap (masyarakat) tidak (khawatir)," kata Arief saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Positif Covid-19, Komisioner KPU Evi Novida Tetap Bekerja Secara Daring

"Jadi sepanjang protokol kesehatan itu diterapkan oleh semuanya, menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran," tuturnya.

Namun demikian, menurut Arief, jika masyarakat enggan menerapkan protokol kesehatan, risiko penularan Covid-19 akan muncul.

Ia pun berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan, termasuk selama tahapan Pilkada 2020 digelar.

"Misalnya disuruh pakai masker enggak mau pakai masker, disuruh cuci tangan enggak mau cuci tangan, disuruh jaga jarak enggak mau jaga jarak, tentu itu akan berisiko," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Arief Budiman membenarkan bahwa Evi Novida Ginting Manik dinyatakan positif Covid-19.

"Saya diberi tahu kemarin hasil swab-nya, keluarnya itu kalau enggak salah kemarin. Cuma tes swabnya kapan saya agak lupa. Tapi hasilnya baru kemarin," tuturnya.

Baca juga: Komisioner KPU Evi Novida Positif Covid-19

Arief mengatakan, Evi positif Covid-19 tanpa menunjukkan gejala seperti demam, batuk atau pilek. Evi kini menjalani isolasi mandiri di kediamannya.

Untuk diketahui, saat ini KPU masih terus menyelenggarakan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Tahapan yang baru-baru ini digelar ialah pendaftaran peserta. Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari, 4-6 September 2020.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com